Presiden SBY menilai mekanisme pemilihan hakim konstitusi perlu ditinjau kembali. Presiden juga meminta masukan dari berbagai pihak agar kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) dapat optimal.
"Perlu pula kita pikirkan bagaimana persyaratan dan mekanisme pemilihan hakim konstitusi. Kalau perlu kita atur dalam undang-undang," kata Presiden dalam akun twitternya @SBYudhoyono, Sabtu (5/10/2013).
Untuk menindaklanjuti usulannya itu, SBY menggelar pertemuan konsultasi dengan pimpinan lembaga negara antara lain DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan.
"Saya ingin mengajak para pimpinan lembaga negara tersebut untuk memikirkan masa depan MK yang bisa menjaga tegaknya kebenaran dan keadilan," ujarnya.
"Kita ingin MK menjadi benteng konstitusi dan meluruskan kehidupan bernegara yang dinilai menyimpang. Tanggung jawabnya sangat besar. Juga memikirkan bagaimana MK bisa kredibel di mata rakyat, karena rakyat bisa tidak percaya lagi. Meskipun kejadian itu ulah oknum," papar SBY.
Pertemuan Presiden SBY dengan pimpinan lembaga negara itu dijadwalkan digelar di Istana Negara, Jakarta, pukul 13.00 WIB. (Mut)
"Perlu pula kita pikirkan bagaimana persyaratan dan mekanisme pemilihan hakim konstitusi. Kalau perlu kita atur dalam undang-undang," kata Presiden dalam akun twitternya @SBYudhoyono, Sabtu (5/10/2013).
Untuk menindaklanjuti usulannya itu, SBY menggelar pertemuan konsultasi dengan pimpinan lembaga negara antara lain DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan.
"Saya ingin mengajak para pimpinan lembaga negara tersebut untuk memikirkan masa depan MK yang bisa menjaga tegaknya kebenaran dan keadilan," ujarnya.
"Kita ingin MK menjadi benteng konstitusi dan meluruskan kehidupan bernegara yang dinilai menyimpang. Tanggung jawabnya sangat besar. Juga memikirkan bagaimana MK bisa kredibel di mata rakyat, karena rakyat bisa tidak percaya lagi. Meskipun kejadian itu ulah oknum," papar SBY.
Pertemuan Presiden SBY dengan pimpinan lembaga negara itu dijadwalkan digelar di Istana Negara, Jakarta, pukul 13.00 WIB. (Mut)
