Presiden SBY akan menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara membahas nasib Mahkamah Konstitusi (MK) pascaditangkapnya Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK. Pertemuan itu pun dikritik PDIP.
"Rencana Presiden mengumpulkan pimpinan lembaga-lembaga negara harus dicermati jangan sampai ambil sebuah keputusan besama atau keputusan atas nama lembaga tinggi negara. Hal tersebut bisa membuat lembaga-lembaga itu terancam tidak independen lagi," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Sabtu (5/10/2013).
Tjahjo menegaskan, Presiden tidak bisa mengoordinasikan para pimpinan DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan, lalu menyimpulkan sebuah keputusan bersama. Pertemuan itu, harus bersifat informal atau membahas masalah kegentingan negara, kedaulatan negara, atau ancaman bangsa.
SBY menggelar pertemuan konsultasi dengan pimpinan lembaga negara antara lain DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan. "Saya ingin mengajak para pimpinan lembaga negara tersebut untuk memikirkan masa depan MK yang bisa menjaga tegaknya kebenaran dan keadilan," ujar Presiden SBY.
"Kita ingin MK menjadi benteng konstitusi dan meluruskan kehidupan bernegara yang dinilai menyimpang. Tanggung jawabnya sangat besar. Juga memikirkan bagaimana MK bisa kredibel di mata rakyat, karena rakyat bisa tidak percaya lagi. Meskipun kejadian itu ulah oknum," papar SBY.
Pertemuan Presiden SBY dengan pimpinan lembaga negara itu dijadwalkan digelar di Istana Negara, Jakarta, pukul 13.00 WIB. (Ant/Mut)
"Rencana Presiden mengumpulkan pimpinan lembaga-lembaga negara harus dicermati jangan sampai ambil sebuah keputusan besama atau keputusan atas nama lembaga tinggi negara. Hal tersebut bisa membuat lembaga-lembaga itu terancam tidak independen lagi," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Sabtu (5/10/2013).
Tjahjo menegaskan, Presiden tidak bisa mengoordinasikan para pimpinan DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan, lalu menyimpulkan sebuah keputusan bersama. Pertemuan itu, harus bersifat informal atau membahas masalah kegentingan negara, kedaulatan negara, atau ancaman bangsa.
SBY menggelar pertemuan konsultasi dengan pimpinan lembaga negara antara lain DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan. "Saya ingin mengajak para pimpinan lembaga negara tersebut untuk memikirkan masa depan MK yang bisa menjaga tegaknya kebenaran dan keadilan," ujar Presiden SBY.
"Kita ingin MK menjadi benteng konstitusi dan meluruskan kehidupan bernegara yang dinilai menyimpang. Tanggung jawabnya sangat besar. Juga memikirkan bagaimana MK bisa kredibel di mata rakyat, karena rakyat bisa tidak percaya lagi. Meskipun kejadian itu ulah oknum," papar SBY.
Pertemuan Presiden SBY dengan pimpinan lembaga negara itu dijadwalkan digelar di Istana Negara, Jakarta, pukul 13.00 WIB. (Ant/Mut)
