Anggota Komisi I DPR RI Hayono Isman mendatangi lokasi bentrok eksekusi lahan warga di RT 8 RW 12, Buaran I, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Hayono siap mendatangi Gubernur DKI Joko Widodo guna membicarakan solusi masalah ini sekaligus menyerahkan surat permohonan warga yang sempat tertunda.
"Sebelumnya warga mengaku sudah mengirimkan surat kepada Pak Jokowi melalui tokoh masyarakat. Saya curiga, surat itu tidak sampai karena warga saat saya tanyai mereka tidak tahu keberadaan surat itu. Karena itu saya akan datang langsung bertemu Pak Jokowi. Agar ada solusi yang tepat untuk masalah ini," ujar Hayono di sela-sela kunjungan.
Hayono mengaku mendapatkan laporan dari warga tentang perlakuan ketidakadilan. "Permintaan warga sebenarnya wajar. Kalau PT (Graha Citra Karisma) punya bukti, tunjukan saja kepada warga. Pasti warga mau membantu," katanya.
Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, warga mau saja ditertibkan jika semua sesuai aturan yang berlaku. Pihak perusahaan yang mengaku memiliki lahan datang dan berdialog dengan warga. "Warga ini bukan anti pembangunan."
"Kalau mau menggusur mungkin disiapkan rusun seperti sebelumnya. Mereka ini punya KTP diakui berdomisili di sini, bukan penduduk liar. Dan tidak pada tempatnya digusur, tidak adil, apalagi kepentingan PT," tandas Hayono. (Rmn/Ism)
"Sebelumnya warga mengaku sudah mengirimkan surat kepada Pak Jokowi melalui tokoh masyarakat. Saya curiga, surat itu tidak sampai karena warga saat saya tanyai mereka tidak tahu keberadaan surat itu. Karena itu saya akan datang langsung bertemu Pak Jokowi. Agar ada solusi yang tepat untuk masalah ini," ujar Hayono di sela-sela kunjungan.
Hayono mengaku mendapatkan laporan dari warga tentang perlakuan ketidakadilan. "Permintaan warga sebenarnya wajar. Kalau PT (Graha Citra Karisma) punya bukti, tunjukan saja kepada warga. Pasti warga mau membantu," katanya.
Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, warga mau saja ditertibkan jika semua sesuai aturan yang berlaku. Pihak perusahaan yang mengaku memiliki lahan datang dan berdialog dengan warga. "Warga ini bukan anti pembangunan."
"Kalau mau menggusur mungkin disiapkan rusun seperti sebelumnya. Mereka ini punya KTP diakui berdomisili di sini, bukan penduduk liar. Dan tidak pada tempatnya digusur, tidak adil, apalagi kepentingan PT," tandas Hayono. (Rmn/Ism)
