Ketua Umum Asoasiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi meminta agar Dewan Pengupahan segera memutuskan nilai besaran upah minimum untuk buruh. Hal ini dimaksudkan agar para pengusaha dapat mengetahui berapa besaran kenaikan tersebut.
"Kita harapkan mereka selesai hingga akhir bulan ini, sehingga Dewan Pengupahan itu harus bicara. Jadi tahun depan kita enggak usah ribut-ribut lagi karena upah ini merupakan masalah kita bersama" ujarnya kepada Liputan6.com di Jakarta seperti ditulis Jumat (11/10/2013).
Soal berapa besaran kenaikan upah ini, Sofjan belum mau memprediksi dan menyerahkan semuanya kepada Dewan Pengupahan asal disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak dari buruh yang bekerja dan juga kemampuan dari perusahaan masing-masing.
"Selama kenaikan nanti sudah mencapai hidup layak itu tentu diserahkan pada perusahaan-perusahaan kita juga, yang mana bisa bayar lebih banyak, ya itu yang bayar lebih banyak," lanjutnya.
Sofjan juga menegaskan soal penetapan ini tidak ada yang bisa melakukan intervensi termasuk dari pemerintah, sehingga semuanya diserahkan pada keputusan dewan pengupahan.
"Jadi adanya dewan pengupahan, pemerintah juga hanya memberi pedoman menentukan upah yang menurutnya itu layak. Itu upah layak yang kita harapkan. Yang penting tentu kita harapkan bahwa upah layak buruh itu kita tentukan secepatnya," tandasnya.
(Dny/Ndw)
"Kita harapkan mereka selesai hingga akhir bulan ini, sehingga Dewan Pengupahan itu harus bicara. Jadi tahun depan kita enggak usah ribut-ribut lagi karena upah ini merupakan masalah kita bersama" ujarnya kepada Liputan6.com di Jakarta seperti ditulis Jumat (11/10/2013).
Soal berapa besaran kenaikan upah ini, Sofjan belum mau memprediksi dan menyerahkan semuanya kepada Dewan Pengupahan asal disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak dari buruh yang bekerja dan juga kemampuan dari perusahaan masing-masing.
"Selama kenaikan nanti sudah mencapai hidup layak itu tentu diserahkan pada perusahaan-perusahaan kita juga, yang mana bisa bayar lebih banyak, ya itu yang bayar lebih banyak," lanjutnya.
Sofjan juga menegaskan soal penetapan ini tidak ada yang bisa melakukan intervensi termasuk dari pemerintah, sehingga semuanya diserahkan pada keputusan dewan pengupahan.
"Jadi adanya dewan pengupahan, pemerintah juga hanya memberi pedoman menentukan upah yang menurutnya itu layak. Itu upah layak yang kita harapkan. Yang penting tentu kita harapkan bahwa upah layak buruh itu kita tentukan secepatnya," tandasnya.
(Dny/Ndw)
