Liputan6.com, Sumenep: Pemilihan umum semakin dekat. Namun, hingga kini, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, belum menerima ribuan kotak suara. Distribusi terhambat anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat untuk Kepulauan Sumenep yang cuma sekitar Rp 15 juta. Padahal, duit itu hanya cukup buat pengiriman di daerah daratan. Demikian dikemukakan Ketua KPU Sumenep Toha Samadi, Rabu (11/2).
Sedangkan untuk sampai ke daerah kepulauan, KPUD harus menyewa kapal besar yang harganya selangit. Belum lagi, beberapa bulan terakhir, ombak sangat besar sehingga perjalanan tidak mudah. Jika keluhan ini tidak ditanggapi, Toha khawatir Pemilu di daerah tersebut tak berjalan sesuai jadwal.
Data KPU Sumenep menyebutkan, dari sekitar 11.926 kotak suara yang dibutuhkan, baru sekitar 10.600 yang dikirim KPU Pusat. Kotak suara yang sudah terkirim disimpan di gudang. Dari jumlah tersebut sekitar 21 persen adalah kotak suara untuk daerah kepulauan seperti Arjasa, Raas, Sapudi, dan Masalembu.
Kondisi yang sama juga dialami KPU Kota Mataram dan Palangkaraya. Di Mataram, Nusatenggara Barat, sejumlah KPU Kota dan kabupaten di NTB sudah menerima bilik suara dan 3.116 kotak suara sejak empat hari belakangan. Namun, jumlah yang diterima belum mencukupi. KPU Kota Mataram misalnya, mengaku memiliki 830 tempat pemungutan suara (TPS). Jika rasionya setiap TPS dilengkapi empat kotak suara, berarti Kota Mataram masih kekurangan sekitar 300 kotak suara. Ketua KPU Kota Mataram Mustiadi Abhar berharap KPU Pusat secepatnya memastikan pengiriman kekurangan kotak suara. Sebab, mereka tengah memikirkan langkah antisipatif untuk mengatasi persoalan ini. Di antaranya meminta Pemerintah Kota Mataram membuat kotak suara tambahan.
Sedangkan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, hingga hari ini, KPU setempat belum belum menerima kotak suara. Padahal, KPU Pusat berjanji mengirim kotak suara pada 16 Januari silam. Ketua KPU Kota Palangkaraya Sobirin, khawatir kelambanan ini bisa menghambat proses Pemilu 2004.
Dari lima kecamatan di Kota Madya Palangkaraya, ada 481 TPS dengan jumlah kotak suara sebanyak 1.924 buah. Kecamatan yang paling jauh dari Kota Palangkaraya adalah Rakumpit. Untuk sampai ke kecamatan tersebut, membutuhkan waktu enam jam perjalanan darat dan sungai.
Nada pesimistis juga muncul dari KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat. Ketua Divisi Logistik KPU Mentawai Ruth Dominggas tak yakin distribusi kotak suara sampai ke 227 TPS sesuai jadwal pada Maret mendatang [baca: KPU Mentawai Belum Menerima Kotak Suara]. Imbauan pemerintah untuk membuat kotak sendiri pun nampaknya tak bisa dilakukan. Selain tak ada duit operasional, alokasi dana bantuan juga belum mengalir.
Sementara itu, KPU Provinsi Sulawesi Tengah meminta KPU Pusat memastikan pendistribusian logistik Pemilu sesuai jadwal. Pasalnya, di wilayah ini, ada 15 titik rawan distribusi. Logistik Pemilu dijadwalkan paling lambat tiba pada 5 Maret mendatang. Tapi, KPU setempat khawatir tidak akan mampu mendistribusikan logistik Pemilu tepat waktu karena daerah pemilihan yang begitu luas, yakni ke 5.600 lebih TPS. Sebagai antisipasi, KPU Provinsi telah berkoordinasi dengan KPU di tiap kabupaten untuk mengumpulkan kotak suara bekas Pemilu sebelumnya yang masih layak pakai.(TNA/Tim Liputan 6 SCTV)
Sedangkan untuk sampai ke daerah kepulauan, KPUD harus menyewa kapal besar yang harganya selangit. Belum lagi, beberapa bulan terakhir, ombak sangat besar sehingga perjalanan tidak mudah. Jika keluhan ini tidak ditanggapi, Toha khawatir Pemilu di daerah tersebut tak berjalan sesuai jadwal.
Data KPU Sumenep menyebutkan, dari sekitar 11.926 kotak suara yang dibutuhkan, baru sekitar 10.600 yang dikirim KPU Pusat. Kotak suara yang sudah terkirim disimpan di gudang. Dari jumlah tersebut sekitar 21 persen adalah kotak suara untuk daerah kepulauan seperti Arjasa, Raas, Sapudi, dan Masalembu.
Kondisi yang sama juga dialami KPU Kota Mataram dan Palangkaraya. Di Mataram, Nusatenggara Barat, sejumlah KPU Kota dan kabupaten di NTB sudah menerima bilik suara dan 3.116 kotak suara sejak empat hari belakangan. Namun, jumlah yang diterima belum mencukupi. KPU Kota Mataram misalnya, mengaku memiliki 830 tempat pemungutan suara (TPS). Jika rasionya setiap TPS dilengkapi empat kotak suara, berarti Kota Mataram masih kekurangan sekitar 300 kotak suara. Ketua KPU Kota Mataram Mustiadi Abhar berharap KPU Pusat secepatnya memastikan pengiriman kekurangan kotak suara. Sebab, mereka tengah memikirkan langkah antisipatif untuk mengatasi persoalan ini. Di antaranya meminta Pemerintah Kota Mataram membuat kotak suara tambahan.
Sedangkan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, hingga hari ini, KPU setempat belum belum menerima kotak suara. Padahal, KPU Pusat berjanji mengirim kotak suara pada 16 Januari silam. Ketua KPU Kota Palangkaraya Sobirin, khawatir kelambanan ini bisa menghambat proses Pemilu 2004.
Dari lima kecamatan di Kota Madya Palangkaraya, ada 481 TPS dengan jumlah kotak suara sebanyak 1.924 buah. Kecamatan yang paling jauh dari Kota Palangkaraya adalah Rakumpit. Untuk sampai ke kecamatan tersebut, membutuhkan waktu enam jam perjalanan darat dan sungai.
Nada pesimistis juga muncul dari KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat. Ketua Divisi Logistik KPU Mentawai Ruth Dominggas tak yakin distribusi kotak suara sampai ke 227 TPS sesuai jadwal pada Maret mendatang [baca: KPU Mentawai Belum Menerima Kotak Suara]. Imbauan pemerintah untuk membuat kotak sendiri pun nampaknya tak bisa dilakukan. Selain tak ada duit operasional, alokasi dana bantuan juga belum mengalir.
Sementara itu, KPU Provinsi Sulawesi Tengah meminta KPU Pusat memastikan pendistribusian logistik Pemilu sesuai jadwal. Pasalnya, di wilayah ini, ada 15 titik rawan distribusi. Logistik Pemilu dijadwalkan paling lambat tiba pada 5 Maret mendatang. Tapi, KPU setempat khawatir tidak akan mampu mendistribusikan logistik Pemilu tepat waktu karena daerah pemilihan yang begitu luas, yakni ke 5.600 lebih TPS. Sebagai antisipasi, KPU Provinsi telah berkoordinasi dengan KPU di tiap kabupaten untuk mengumpulkan kotak suara bekas Pemilu sebelumnya yang masih layak pakai.(TNA/Tim Liputan 6 SCTV)
