Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak agar pelaksanaan pilkada dilakukan DPRD setempat. Langkah ini juga dinilai mampu meminimalisasi terbentuknya politik dinasti.
"Pelaksanaan pilkada yang dilakukan oleh DPRD juga bisa meminimalisasi adanya politik dinasti. Karena akan lebih sulit memanipulasi suara DPRD dibanding pilkada langsung yang selama ini sarat dengan manipulasi dan rekayasa," kata Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Jafar dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (15/10/2013).
Dia juga menilai, pilkada langsung yang diterapkan saat ini dapat menyuburkan praktik money politic atau politik uang. Saat ini politik uang seakan menjadi kewajiban bagi setiap calon kepala daerah yang ingin mendapatkan suara.
"Sehingga setiap calon akan berlomba-lomba untuk menyiapkan dana yang lebih besar untuk meraih kemenangan tanpa memperhitungkan dari mana dana tersebut didapatkan. Akibatnya, jika terpilih, tidak lagi memikirkan bagaimana membuat program yang dibutuhkan masyarakat tapi lebih memikirkan bagaimana mengembalikan modal pilkada yang telah dikeluarkan," tutur Marwan.
Selain itu, menurut anggota Komisi V DPR itu, pilkada langsung juga menghabiskan uang negara yang diperkirakan mencapai Rp 15 triliun per tahun. Jika dikalkulasi dengan asumsi pilkada setiap lima tahun sekali dikalikan biaya pilkada per tahun, maka akan menghabiskan dana sekitar Rp 75 triliun.
"Dana yang tidak bisa dibilang kecil jika diwujudkan dalam bentuk program konkret yang dibutuhkan masyarakat. Belum lagi adanya penyelewengan dana APBD oleh calon pertahanan yang sangat sulit dikontrol," jelasnya.
"Dengan begitu partai akan berhati-hati dalam menentukan pilihannya karena adanya kontrol dari masyarakat," ucapnya.
Marwan menegaskan, PKB juga mendukung penuh hasil rekomendasi Nahdlatul Ulama (NU) dalam Musyawarah Nasional-Koferensi Besar (Munas-Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Cirebon, Jawa Barat, yang mengusulkan agar pemilukada langsung ditinjau ulang untuk dikembalikan ke DPRD. Alasannya, pilkada langsung lebih banyak mendatangkan kerusakan dibandingkan mendatangkan kebaikan.
"FPKB akan memperjuangkan sekuat tenaga agar rekomendasi Munas-Konbes NU tersebut masuk dalam RUU Pilkada yang saat ini sedang dalam pembahasan panitia kerja DPR," punkas Ketua DPP PKB itu. (Tya/Ndy)
"Pelaksanaan pilkada yang dilakukan oleh DPRD juga bisa meminimalisasi adanya politik dinasti. Karena akan lebih sulit memanipulasi suara DPRD dibanding pilkada langsung yang selama ini sarat dengan manipulasi dan rekayasa," kata Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Jafar dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (15/10/2013).
Dia juga menilai, pilkada langsung yang diterapkan saat ini dapat menyuburkan praktik money politic atau politik uang. Saat ini politik uang seakan menjadi kewajiban bagi setiap calon kepala daerah yang ingin mendapatkan suara.
"Sehingga setiap calon akan berlomba-lomba untuk menyiapkan dana yang lebih besar untuk meraih kemenangan tanpa memperhitungkan dari mana dana tersebut didapatkan. Akibatnya, jika terpilih, tidak lagi memikirkan bagaimana membuat program yang dibutuhkan masyarakat tapi lebih memikirkan bagaimana mengembalikan modal pilkada yang telah dikeluarkan," tutur Marwan.
Selain itu, menurut anggota Komisi V DPR itu, pilkada langsung juga menghabiskan uang negara yang diperkirakan mencapai Rp 15 triliun per tahun. Jika dikalkulasi dengan asumsi pilkada setiap lima tahun sekali dikalikan biaya pilkada per tahun, maka akan menghabiskan dana sekitar Rp 75 triliun.
"Dana yang tidak bisa dibilang kecil jika diwujudkan dalam bentuk program konkret yang dibutuhkan masyarakat. Belum lagi adanya penyelewengan dana APBD oleh calon pertahanan yang sangat sulit dikontrol," jelasnya.
"Dengan begitu partai akan berhati-hati dalam menentukan pilihannya karena adanya kontrol dari masyarakat," ucapnya.
Marwan menegaskan, PKB juga mendukung penuh hasil rekomendasi Nahdlatul Ulama (NU) dalam Musyawarah Nasional-Koferensi Besar (Munas-Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Cirebon, Jawa Barat, yang mengusulkan agar pemilukada langsung ditinjau ulang untuk dikembalikan ke DPRD. Alasannya, pilkada langsung lebih banyak mendatangkan kerusakan dibandingkan mendatangkan kebaikan.
"FPKB akan memperjuangkan sekuat tenaga agar rekomendasi Munas-Konbes NU tersebut masuk dalam RUU Pilkada yang saat ini sedang dalam pembahasan panitia kerja DPR," punkas Ketua DPP PKB itu. (Tya/Ndy)
