Pemerintah terus berupaya menangkap upaya kampanye hitam (black campaign) produk minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) yang selama ini digunakan sejumlah negara. Indonesia selama ini kerap kali dituding memproduksi CPO tanpa menerapkan prinsip keberlanjutan (sustainability).
Melawan kampanye negatif tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan Indonesia akan melawan. Namun, perlawanan yang diberikan dengan mengedepankan sisi pengetahuan kepada konsumen dan negara-negara importir.
"Kita harus sampaikan bahwa dugaan mereka terhadap produksi CPO kita, tidak seperti yang mereka duga," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa ketika ditemui dalam acara Pengembangan Industri Minyak Sawit Indonesia di hotel Gran Melia, Jakarta, Rabu (16/10/2013).
Hatta mengimbau pemerintah dan pemangku kepentingan harus duduk bersama pengimpor CPO nasional dari sejumlah negara untuk menjelaskan isu-isu negatif terkait produk perkebunan nasional tersebut. Sejumlah negara yang selama ini menganggap CPO tidak ramah lingkungan, juga diimbau untuk bersikap dewasa.
Indonesia, lanjutnya, siap terbuka menjelaskan proses produksi CPO yang dihasilkan. Pemerintah berharap isu lingkungan nantinya takkan menjadi penghambat sehingga memperlambat sektor CPO dalam negeri.
"Pada tahun 2014, Industri CPO harus bisa membangun ekonomi pedesaan, sehingga sektor CPO bisa diukurnya berdasarkan GDP tiap daerah," tegasnya.(Dis/Shd)
Melawan kampanye negatif tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan Indonesia akan melawan. Namun, perlawanan yang diberikan dengan mengedepankan sisi pengetahuan kepada konsumen dan negara-negara importir.
"Kita harus sampaikan bahwa dugaan mereka terhadap produksi CPO kita, tidak seperti yang mereka duga," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa ketika ditemui dalam acara Pengembangan Industri Minyak Sawit Indonesia di hotel Gran Melia, Jakarta, Rabu (16/10/2013).
Hatta mengimbau pemerintah dan pemangku kepentingan harus duduk bersama pengimpor CPO nasional dari sejumlah negara untuk menjelaskan isu-isu negatif terkait produk perkebunan nasional tersebut. Sejumlah negara yang selama ini menganggap CPO tidak ramah lingkungan, juga diimbau untuk bersikap dewasa.
Indonesia, lanjutnya, siap terbuka menjelaskan proses produksi CPO yang dihasilkan. Pemerintah berharap isu lingkungan nantinya takkan menjadi penghambat sehingga memperlambat sektor CPO dalam negeri.
"Pada tahun 2014, Industri CPO harus bisa membangun ekonomi pedesaan, sehingga sektor CPO bisa diukurnya berdasarkan GDP tiap daerah," tegasnya.(Dis/Shd)
