Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendapat penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award 2013. Ahok pun mengatakan, sudah seharusnya seorang pejabat negara itu anti-korupsi.
"Kita sih terima kasih saja ya dapat penghargaan itu. Sebetulnya pejabat itu kalau melakukan anti-korupsi tidak perlu dapat penghargaan, seharusnya," kata Ahok saat berbincang dengan Liputan6.com, di Balaikota, Jakarta, Rabu (16/10/2013).
Ahok menuturkan sudah sepantasnya pejabat publik tidak mencuri uang rakyat karena saat dilantik, mereka sudah berada di bawah sumpah. "Karena kan pejabat itu kan di bawah sumpah tidak korupsi. Justru kalau kita korupsi, kita melanggar sumpah. Kalau kita melakukan yang biasa kita lakukan, ya kita biasa saja dong," imbuhnya santai.
Ahok dinilai sebagai sosok yang bersih sejak jadi anggota DPRD hingga orang nomor 2 di DKI. Tidak hanya itu, rapat-rapat kerja yang disiarkan melalui situs Youtube juga menjadi salah satu pertimbangan.
Selain itu, Ahok juga dinilai tidak hanya transparan dalam anggaran daerah, tapi juga melakukan publikasi langsung kepada publik. Seperti melalui situs video Youtube tadi. Ahok dinilai secara sistematis memangkas peluang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintah provinsi DKI.
Sebelum Ahok, Jokowi juga pernah meraih penghargaan sejenis pada 2010 silam. Jokowi meraih penghargaan prestisius itu saat menjabat Walikota Solo, Jawa Tengah. (Mvi/Ism)
"Kita sih terima kasih saja ya dapat penghargaan itu. Sebetulnya pejabat itu kalau melakukan anti-korupsi tidak perlu dapat penghargaan, seharusnya," kata Ahok saat berbincang dengan Liputan6.com, di Balaikota, Jakarta, Rabu (16/10/2013).
Ahok menuturkan sudah sepantasnya pejabat publik tidak mencuri uang rakyat karena saat dilantik, mereka sudah berada di bawah sumpah. "Karena kan pejabat itu kan di bawah sumpah tidak korupsi. Justru kalau kita korupsi, kita melanggar sumpah. Kalau kita melakukan yang biasa kita lakukan, ya kita biasa saja dong," imbuhnya santai.
Ahok dinilai sebagai sosok yang bersih sejak jadi anggota DPRD hingga orang nomor 2 di DKI. Tidak hanya itu, rapat-rapat kerja yang disiarkan melalui situs Youtube juga menjadi salah satu pertimbangan.
Selain itu, Ahok juga dinilai tidak hanya transparan dalam anggaran daerah, tapi juga melakukan publikasi langsung kepada publik. Seperti melalui situs video Youtube tadi. Ahok dinilai secara sistematis memangkas peluang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintah provinsi DKI.
Sebelum Ahok, Jokowi juga pernah meraih penghargaan sejenis pada 2010 silam. Jokowi meraih penghargaan prestisius itu saat menjabat Walikota Solo, Jawa Tengah. (Mvi/Ism)
