Setelah pembangunan fisik Jembatan Selat Sunda (JSS) diperkirakan molor dari target 2014, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa tak berani lagi gembar-gembor mematok target pelaksanaan pemasangan tiang pancang (ground breaking) proyek bernilai Rp 200 triliun itu.
"Pokoknya tahun depan, kami tuntaskan studi kelayakan (feasibility study/FS). Saya tidak berani menargetkan ground breaking sebelum itu ditenderkan (untuk pembangunan fisik)," ujar dia di Jakarta, Kamis (17/10/2013).
Hatta mengaku, FS bakal dikerjakan antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta. Keputusan ini merupakan kesepakatan bersama dari Tim 7 JSS.
Tim 7 terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum dengan anggota Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Bappenas ditunjuk oleh Presiden SBY.
"Soal pendanaan kan ada dua alternatif, apakah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau kombinasi dana dari BUMN dan swasta. Tapi kan kalau pakai APBN, tidak dianggarkan sekarang," pungkas dia.
Sebelumnya, Hatta Rajasa pesimistis target ground breaking JSS bakal terwujud pada akhir 2014. Melihat lambatnya proses pembangunan, pemerintah pun antusias menyambut minat Korea Selatan (Korsel) untuk menjadi investor pembangunan proyek JSS.
"Kalau mau ground breaking tahun 2014 sudah sudah lewat. Kita itu terlalu banyak habis waktu yang tidak perlu," kata dia dengan raut kesal. (Fik/Nur)
"Pokoknya tahun depan, kami tuntaskan studi kelayakan (feasibility study/FS). Saya tidak berani menargetkan ground breaking sebelum itu ditenderkan (untuk pembangunan fisik)," ujar dia di Jakarta, Kamis (17/10/2013).
Hatta mengaku, FS bakal dikerjakan antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta. Keputusan ini merupakan kesepakatan bersama dari Tim 7 JSS.
Tim 7 terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum dengan anggota Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Bappenas ditunjuk oleh Presiden SBY.
"Soal pendanaan kan ada dua alternatif, apakah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau kombinasi dana dari BUMN dan swasta. Tapi kan kalau pakai APBN, tidak dianggarkan sekarang," pungkas dia.
Sebelumnya, Hatta Rajasa pesimistis target ground breaking JSS bakal terwujud pada akhir 2014. Melihat lambatnya proses pembangunan, pemerintah pun antusias menyambut minat Korea Selatan (Korsel) untuk menjadi investor pembangunan proyek JSS.
"Kalau mau ground breaking tahun 2014 sudah sudah lewat. Kita itu terlalu banyak habis waktu yang tidak perlu," kata dia dengan raut kesal. (Fik/Nur)
