Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, mempertanyakan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjalin kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam pemungutan suara. Padahal, data tentang perolehan suara menurutnya harus transparans.
"Data Pemilu tidak dapat diperlakukan secara rahasia. Harus ada kejelasan metode dan prosedur, berkaitan dengan transparansi hasil kerja," kata Muhammad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2013).
Muhammad memaparkan, publik harus diberi kemudahan akses dalam melihat data-data pemilu. Jika KPU tetap menggandeng Lemsaneg, dikhawatirkan masyarakat tak dapat mengakses data-data terkait keterbukaan penyelenggaraan pemilu.
"Seharusnya ada kemudahan akses, tidak dapat data pemilu dibentuk menjadi rahasia negara. Tak bisa jika data pemilu harus melalui badan intelijen jika masyarakat ingin mengaksesnya," ujar Muhammad.
Muhammad menegaskan, pihaknya hanya ingin memastikan adanya prosedur standar bentuk kerja sama antara KPU dengan Lemsaneg, agar data pemilu betul-betul bisa diakses oleh masyarakat luas.
"Bawaslu akan melakukan pengawasan secara detail terkait ini, memastikan adanya standar prosedur, memastikan pemilu berjalan lancar. Data pemilu bukan data rahasia," tegas Muhammad.
KPU dan Lemsaneg menjalin kerja sama untuk mengamankan teknologi informasi dan komunikasi Pemilu 2014. Kerja sama ini juga untuk meningkatkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pengamanan data serta penyediaan sumber daya manusia.
Ruang lingkup kerja sama antara KPU dengan Lemsaneg adalah penyediaan dan pengembangan SDM, penyediaan perangkat, pengadaan data dan informasi, pengamanan dokumen elektronik dan distribusi, pengamanan data center dan perangkat yang digunakan, serta pengamanan elektronik pimpinan KPU. (Ado/Ism)
"Data Pemilu tidak dapat diperlakukan secara rahasia. Harus ada kejelasan metode dan prosedur, berkaitan dengan transparansi hasil kerja," kata Muhammad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2013).
Muhammad memaparkan, publik harus diberi kemudahan akses dalam melihat data-data pemilu. Jika KPU tetap menggandeng Lemsaneg, dikhawatirkan masyarakat tak dapat mengakses data-data terkait keterbukaan penyelenggaraan pemilu.
"Seharusnya ada kemudahan akses, tidak dapat data pemilu dibentuk menjadi rahasia negara. Tak bisa jika data pemilu harus melalui badan intelijen jika masyarakat ingin mengaksesnya," ujar Muhammad.
Muhammad menegaskan, pihaknya hanya ingin memastikan adanya prosedur standar bentuk kerja sama antara KPU dengan Lemsaneg, agar data pemilu betul-betul bisa diakses oleh masyarakat luas.
"Bawaslu akan melakukan pengawasan secara detail terkait ini, memastikan adanya standar prosedur, memastikan pemilu berjalan lancar. Data pemilu bukan data rahasia," tegas Muhammad.
KPU dan Lemsaneg menjalin kerja sama untuk mengamankan teknologi informasi dan komunikasi Pemilu 2014. Kerja sama ini juga untuk meningkatkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pengamanan data serta penyediaan sumber daya manusia.
Ruang lingkup kerja sama antara KPU dengan Lemsaneg adalah penyediaan dan pengembangan SDM, penyediaan perangkat, pengadaan data dan informasi, pengamanan dokumen elektronik dan distribusi, pengamanan data center dan perangkat yang digunakan, serta pengamanan elektronik pimpinan KPU. (Ado/Ism)
