Munculnya tudingan penjemputan eks ketua umum Partai Demokrat Subur Budhisantoso oleh Badan Intelijen Negara saat akan mengisi kegiatan diskusi ormas pimpinan Anas Urbaningrum, Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) rupanya juga mengusik Presiden SBY. Tidak mau isu itu terus melebar, SBY pun langsung memanggil Kepala BIN Mayjen (Purn) Marciano Norman untuk mengklarifikasi berbagai tudingan tersebut.
"Setelah berita itu muncul, beliau (SBY) tanyakan apakah benar ada kejadian itu. Lalu saya jawab tidak, karena BIN tidak ada kepentingan untuk jemput Profesor Subur," ujar Marciano di markas besar BIN, Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu, (19/10/2013) malam.
Lalu, marahkah SBY terhadap munculnya isu penjemputan Ketua Partai Demokrat pertama itu? Marciano membantah. Kepadanya SBY hanya memerintahkan untuk segera meluruskan pemberitaan seputar penjemputan salah seorang pendiri partai berlambang bintang mercy itu.
"Presiden biasa saja. Ia hanya mengatakan, kalau tudingan itu benar. Kamu luruskan segera pemberitaan itu," ucap Marciano menirukan perintah SBY kepadanya.
Marciano menjamin, BIN di bawah kepemimpinannya tidak akan melakukan tindakan penjemputan atau penculikan terhadap siapapun. BIN merupakan milik rakyat dan bekerja untuk rakyat.
"Di media sosial banyak ditulis BIN lakukan penculikan. Saya menjamin, BIN melaksanakan tugas sesuai kewenangan yang telah ditentukan. BIN adalah milik rakyat," tegas Marciano.
Menurutnya, dalam melakukan tindakan apapun, BIN diawasi oleh lembaga legislatif dan oleh rakyat langsung. Selain itu kewenangan yang dimiliki oleh BIN juga diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2011 tentang Badan Intelejen negara.
"BIN saat ini banyak yang mengawasi. Tidak bisa sembarangan bertindak. Diatur dalam undang-undang nomor 17. Jadi tidak mungkin kita melakukan tindakan di luar ketentuan undang-undang,"
Pernyataan Subur dijemput oleh anggota BIN pertama kali dilontarkan oleh bekas Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat, M. Rahmad yang berperan sebagai moderator saat membawakan diskusi PPI yang digelar di kediaman Anas Urbaningrum, di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur.
Diskusi yang bertemakan 'Dinasti Versus Meritokrasi Politik' itu mengundang pembicara ketua umum PPI Anas Urbaningrum, pengamat politik Chusnul Mariyah dan Subur Budhisantoso. Namun Subur tidak hadir dalam diskusi itu. Rahmad pun menyampaikan alasan ketidakhadiran Subur karena telah 'dijemput' oleh BIN.
Pernyataannya itu kemudian tersebar dengan cepat melalui media video youtobe dan mendapatkan reaksi beragam dari berbagai masyarakat. (Yus/Ism)
"Setelah berita itu muncul, beliau (SBY) tanyakan apakah benar ada kejadian itu. Lalu saya jawab tidak, karena BIN tidak ada kepentingan untuk jemput Profesor Subur," ujar Marciano di markas besar BIN, Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu, (19/10/2013) malam.
Lalu, marahkah SBY terhadap munculnya isu penjemputan Ketua Partai Demokrat pertama itu? Marciano membantah. Kepadanya SBY hanya memerintahkan untuk segera meluruskan pemberitaan seputar penjemputan salah seorang pendiri partai berlambang bintang mercy itu.
"Presiden biasa saja. Ia hanya mengatakan, kalau tudingan itu benar. Kamu luruskan segera pemberitaan itu," ucap Marciano menirukan perintah SBY kepadanya.
Marciano menjamin, BIN di bawah kepemimpinannya tidak akan melakukan tindakan penjemputan atau penculikan terhadap siapapun. BIN merupakan milik rakyat dan bekerja untuk rakyat.
"Di media sosial banyak ditulis BIN lakukan penculikan. Saya menjamin, BIN melaksanakan tugas sesuai kewenangan yang telah ditentukan. BIN adalah milik rakyat," tegas Marciano.
Menurutnya, dalam melakukan tindakan apapun, BIN diawasi oleh lembaga legislatif dan oleh rakyat langsung. Selain itu kewenangan yang dimiliki oleh BIN juga diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2011 tentang Badan Intelejen negara.
"BIN saat ini banyak yang mengawasi. Tidak bisa sembarangan bertindak. Diatur dalam undang-undang nomor 17. Jadi tidak mungkin kita melakukan tindakan di luar ketentuan undang-undang,"
Pernyataan Subur dijemput oleh anggota BIN pertama kali dilontarkan oleh bekas Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat, M. Rahmad yang berperan sebagai moderator saat membawakan diskusi PPI yang digelar di kediaman Anas Urbaningrum, di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur.
Diskusi yang bertemakan 'Dinasti Versus Meritokrasi Politik' itu mengundang pembicara ketua umum PPI Anas Urbaningrum, pengamat politik Chusnul Mariyah dan Subur Budhisantoso. Namun Subur tidak hadir dalam diskusi itu. Rahmad pun menyampaikan alasan ketidakhadiran Subur karena telah 'dijemput' oleh BIN.
Pernyataannya itu kemudian tersebar dengan cepat melalui media video youtobe dan mendapatkan reaksi beragam dari berbagai masyarakat. (Yus/Ism)
