Liputan6.com, Jakarta: Serikat Pekerja karyawan Bank Negara Indonesia mengancam mogok kerja bila pemerintah tetap menjual 51 persen sahamnya ke pihak asing. Selain rasionalisasi, BNI juga berpotensi default (gagal bayar) karena harus membayar penerbitan surat berharga dalam denominasi dolar Amerika Serikat dan rupiah, serta dalam bentuk Yankee Bond dan obligasi subordinasi (utang yang dianggap modal dalam neraca keuangan). "Permasalahan ini sangat sensitif bagi pegawai," kata Ketua SP BNI Rizqullah di Jakarta, Selasa (17/2).
Saat ini utang BNI dalam bentuk Yankee Bond berjumlah US$ 150 juta yang jatuh tempo pada 2011 dan obligasi subordinasi US$ 100 juta yang jatuh tempo pada 2013. Sejauh ini ada dua opsi rencana penjualan saham pemerintah yakni strategic partner dan secondary offering. Serikat pekerja setuju bila hanya 30 persen saham yang dijual sehingga pemerintah masih memegang kendali dan peran BNI sebagai bank nasional juga tidak hilang.
Sebelumnya Bank Mandiri berminat membeli saham pemerintah di BNI [baca: Divestasi BNI Diminati Bank Mandiri]. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi mengatakan tidak akan mengambil keputusan yang terlalu cepat. Sebab, pemerintah harus melihat kriteria yang ditawarkan Bank Mandiri.(COK/Abbas Yahya)
Saat ini utang BNI dalam bentuk Yankee Bond berjumlah US$ 150 juta yang jatuh tempo pada 2011 dan obligasi subordinasi US$ 100 juta yang jatuh tempo pada 2013. Sejauh ini ada dua opsi rencana penjualan saham pemerintah yakni strategic partner dan secondary offering. Serikat pekerja setuju bila hanya 30 persen saham yang dijual sehingga pemerintah masih memegang kendali dan peran BNI sebagai bank nasional juga tidak hilang.
Sebelumnya Bank Mandiri berminat membeli saham pemerintah di BNI [baca: Divestasi BNI Diminati Bank Mandiri]. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi mengatakan tidak akan mengambil keputusan yang terlalu cepat. Sebab, pemerintah harus melihat kriteria yang ditawarkan Bank Mandiri.(COK/Abbas Yahya)
