Penyerapan anggaran di Pemprov DKI hingga Oktober 2013 masih rendah. Bahkan, anggaran yang terserap hingga kuartal keempat baru mencapai 40 persen.
Penyerapan anggaran yang rendah berakibat pada tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) di DKI. Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak mempermasalahkan hal itu.
"Tidak masalah, yang penting selamat uangnya. Daripada uangnya nggak selamat. Sudah kacau, nggak selamat lagi duitnya," ujar Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (21/10/2013).
Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran karena sejumlah proyek tender bernilai sangat tinggi, bahkan diduga sudah diselewengkan. Sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak berani mengeksekusi.
Ahok mengaku masih menemukan banyak mata anggaran yang sudah ia tolak kemudian muncul kembali. Politisi Gerindra itu mengatakan, anggaran siluman tersebut terjadi hampir di setiap pos, terutama pada proyek besar seperti yang ada di Dinas Pekerjaan Umum (PU).
"Untuk siasati itu, mulai tahun depan kita akan menggunakan e-budegting agar bisa mengontrol anggaran dengan ketat. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) lagi kebut buat kerja sistem e-budgeting itu," jelas Ahok. (Mut/Ism)
Penyerapan anggaran yang rendah berakibat pada tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) di DKI. Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak mempermasalahkan hal itu.
"Tidak masalah, yang penting selamat uangnya. Daripada uangnya nggak selamat. Sudah kacau, nggak selamat lagi duitnya," ujar Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (21/10/2013).
Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran karena sejumlah proyek tender bernilai sangat tinggi, bahkan diduga sudah diselewengkan. Sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak berani mengeksekusi.
Ahok mengaku masih menemukan banyak mata anggaran yang sudah ia tolak kemudian muncul kembali. Politisi Gerindra itu mengatakan, anggaran siluman tersebut terjadi hampir di setiap pos, terutama pada proyek besar seperti yang ada di Dinas Pekerjaan Umum (PU).
"Untuk siasati itu, mulai tahun depan kita akan menggunakan e-budegting agar bisa mengontrol anggaran dengan ketat. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) lagi kebut buat kerja sistem e-budgeting itu," jelas Ahok. (Mut/Ism)
