Perhatian Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat nampaknya sedang terfokus mengurusi nasib PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang sebentar lagi bakal 100% kembali menjadi milik bangsa ini, paska 30 tahun dikuasai Nippon Asahan Aluminium (NAA) Jepang.
Hal ini terlihat dari pernyataannya yang enggan memberikan komentar secara lengkap terkait kajian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) smartphone.
"Bisa tidak aku jangan ditanya dulu soal yang lain. Karena berjam-jam aku ngurusin Inalum yang tanggal 25 harus kami teken. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun," tegas dia di Jakarta, seperti ditulis Selasa (22/10/2013).
Meski begitu, dia memberikan bocoran sedikit soal PPnBM smartphone yang bakal ditangguhkan. "Ditangguhkan, tapi untuk apakah jadi pakai IMEI atau tidak masih harus menunggu keputusan beberapa kementerian," tandas Hidayat.
Seperti diketahui, pemerintah sedang mengejar target pencaplokan sisa saham Indonesia yang dikuasai Nippon Asahan Aluminium (NAA) karena akan berakhir pada 30 Oktober 2013.
Saat ini, Kementerian terkait termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang mempersiapkan proses persetujuan harga Inalum kepada DPR, hari ini.
"Ini sedang dikebut, 24 jam kita bekerja terus. Doakan saja," ujar Hidayat. (Fik/Nur)
Hal ini terlihat dari pernyataannya yang enggan memberikan komentar secara lengkap terkait kajian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) smartphone.
"Bisa tidak aku jangan ditanya dulu soal yang lain. Karena berjam-jam aku ngurusin Inalum yang tanggal 25 harus kami teken. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun," tegas dia di Jakarta, seperti ditulis Selasa (22/10/2013).
Meski begitu, dia memberikan bocoran sedikit soal PPnBM smartphone yang bakal ditangguhkan. "Ditangguhkan, tapi untuk apakah jadi pakai IMEI atau tidak masih harus menunggu keputusan beberapa kementerian," tandas Hidayat.
Seperti diketahui, pemerintah sedang mengejar target pencaplokan sisa saham Indonesia yang dikuasai Nippon Asahan Aluminium (NAA) karena akan berakhir pada 30 Oktober 2013.
Saat ini, Kementerian terkait termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang mempersiapkan proses persetujuan harga Inalum kepada DPR, hari ini.
"Ini sedang dikebut, 24 jam kita bekerja terus. Doakan saja," ujar Hidayat. (Fik/Nur)
