PDIP menyatakan Megawati tidak mengambil keuntungan materi apapun dari proyek monorel DKI Jakarta. OLeh sebab itu, proyek tersebut bukanlah politik balas budi yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi kepada Ketua Umum PDIP Megawati.
"Jadi bukan karena urusan balas budi Jokowi terhadap Bu Mega, karena tak sedikitpun keuntungan material yang didapat Bu Mega dari program monorel tersebut, kecuali demi kepentingan masyarakat Jakarta sendiri," kata Wakil Sekjen PDIP Achmad Basarah saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (22/10/2013).
Basarah membantah tudingan pengamat transportasi Darmaningtyas yang menilai percepatan pembangunan Monorel tak lepas dari andil Megawati. Menurut Basarah, pernyataan itu mencerminkan pemikiran sistematis.
"Pernyataan pengamat transportasi tersebut menggambarkan bahwa cara berpikir bersangkutan tak sistematis dan tidak memahami sistem pemerintahan daerah, serta tak memahami problem masyarakat Jakarta," ungkap Basarah.
Menurutnya, program monorel di Provinsi DKI Jakarta adalah janji Jokowi saat kampanye pilkada silam untuk mengatasi kemacetan di wilayah Ibukota. Program tersebut dapat dilaksanakan karena mendapatkan dukungan politik dari DPRD DKI Jakarta.
"Dengan demikian, secara tata kelola pemerintahan daerah, program monorel itu adalah kehendak masyarakat Jakarta melalui kebijakan Kepala Daerah dan DPRDnya," beber Basarah.
Basarah yang juga anggota Komisi III DPR ini menuturkan, kalaupun ada hal yang terkait dengan Megawari, itu dikarenakan Megawati adalah ketua umum partai yang memang mewajibkan kader-kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah untuk senantiasa berjuang mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya.
"Sebaiknya pernyataan-perntaan yang kurang arif dan bijaksana dan tak substantif seperti pernyataan Darmaningtyas tersebut tak usah ditanggapi oleh media, karena memang tak ada manfaatnya bagi rakyat. Biarkan Jokowi bekerja dan menunaikan janji-jani kampanyenya kepada rakyat Jakarta dengan sebaik-baiknya," tandas Basarah. (Eks)
"Jadi bukan karena urusan balas budi Jokowi terhadap Bu Mega, karena tak sedikitpun keuntungan material yang didapat Bu Mega dari program monorel tersebut, kecuali demi kepentingan masyarakat Jakarta sendiri," kata Wakil Sekjen PDIP Achmad Basarah saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (22/10/2013).
Basarah membantah tudingan pengamat transportasi Darmaningtyas yang menilai percepatan pembangunan Monorel tak lepas dari andil Megawati. Menurut Basarah, pernyataan itu mencerminkan pemikiran sistematis.
"Pernyataan pengamat transportasi tersebut menggambarkan bahwa cara berpikir bersangkutan tak sistematis dan tidak memahami sistem pemerintahan daerah, serta tak memahami problem masyarakat Jakarta," ungkap Basarah.
Menurutnya, program monorel di Provinsi DKI Jakarta adalah janji Jokowi saat kampanye pilkada silam untuk mengatasi kemacetan di wilayah Ibukota. Program tersebut dapat dilaksanakan karena mendapatkan dukungan politik dari DPRD DKI Jakarta.
"Dengan demikian, secara tata kelola pemerintahan daerah, program monorel itu adalah kehendak masyarakat Jakarta melalui kebijakan Kepala Daerah dan DPRDnya," beber Basarah.
Basarah yang juga anggota Komisi III DPR ini menuturkan, kalaupun ada hal yang terkait dengan Megawari, itu dikarenakan Megawati adalah ketua umum partai yang memang mewajibkan kader-kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah untuk senantiasa berjuang mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya.
"Sebaiknya pernyataan-perntaan yang kurang arif dan bijaksana dan tak substantif seperti pernyataan Darmaningtyas tersebut tak usah ditanggapi oleh media, karena memang tak ada manfaatnya bagi rakyat. Biarkan Jokowi bekerja dan menunaikan janji-jani kampanyenya kepada rakyat Jakarta dengan sebaik-baiknya," tandas Basarah. (Eks)
