Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati membantah anggaran yang digunakan untuk Kartu Jakarta Sehat (KJS) jebol. Hal itu dilihat dari penyerapan anggaran bagi kartu pelayanan kesehatan gratis itu yang baru mencapai 85 persen hingga Oktober 2013.
Meski begitu, ia mengakui ada tambahan anggaran yang diajukan dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT), sebesar Rp 250 miliar.
Dien menjelaskan, dana yang dianggarkan untuk KJS nilainya mencapai Rp 1,55 triliun. Anggaran tersebut dibagi dua, untuk pembuatan KJS sebesar Rp 1,2 triliun dan Rp 355 miliar digunakan untuk pembayaran utang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) pada masa pemerintahan sebelumnya.
Namun, karena anggaran yang digunakan untuk membayar utang bertambah, pihaknya meminta tambahan dana dalam ABT sebesar Rp 250 miliar.
"Ternyata perkiraan hutang Jamkesda saat ini lebih tinggi, awalnya kita hitung sebesar Rp 355 miliar. Tapi ternyata lebih besar yakni hingga Rp 475 miliar, sehingga kita minta tambahan di ABT dan sudah disetujui. Sekarang sedang proses pencairan," ujar Dien di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (22/10/2013).
Dien mengaku optimistis, sampai akhir tahun 2013 anggaran yang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan gratis warga Jakarta itu tidak akan jebol. "Sekarang kan penyerapan anggarannya sudah 85 persen. Angka itu terus berjalan, sekarang sudah lebih besar lagi yang terserap," ucap Dien.
Jumlah pasien KJS, ungkap Dien, kini semakin menurun, tidak seperti saat awal KJS baru diluncurkan. Terlebih, saat ini sistem rujukan bagi pasien pemegang KJS telah dilakukan perbaikan.
"Sistem rujukan juga diperbaiki, jadi pasien tidak langsung datang ke rumah sakit melainkan melalui Puskesmas terlebih dahulu, perbaikan-perbaikan itu terus kita lakukan," tukas Dien. (Mut)
Meski begitu, ia mengakui ada tambahan anggaran yang diajukan dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT), sebesar Rp 250 miliar.
Dien menjelaskan, dana yang dianggarkan untuk KJS nilainya mencapai Rp 1,55 triliun. Anggaran tersebut dibagi dua, untuk pembuatan KJS sebesar Rp 1,2 triliun dan Rp 355 miliar digunakan untuk pembayaran utang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) pada masa pemerintahan sebelumnya.
Namun, karena anggaran yang digunakan untuk membayar utang bertambah, pihaknya meminta tambahan dana dalam ABT sebesar Rp 250 miliar.
"Ternyata perkiraan hutang Jamkesda saat ini lebih tinggi, awalnya kita hitung sebesar Rp 355 miliar. Tapi ternyata lebih besar yakni hingga Rp 475 miliar, sehingga kita minta tambahan di ABT dan sudah disetujui. Sekarang sedang proses pencairan," ujar Dien di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (22/10/2013).
Dien mengaku optimistis, sampai akhir tahun 2013 anggaran yang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan gratis warga Jakarta itu tidak akan jebol. "Sekarang kan penyerapan anggarannya sudah 85 persen. Angka itu terus berjalan, sekarang sudah lebih besar lagi yang terserap," ucap Dien.
Jumlah pasien KJS, ungkap Dien, kini semakin menurun, tidak seperti saat awal KJS baru diluncurkan. Terlebih, saat ini sistem rujukan bagi pasien pemegang KJS telah dilakukan perbaikan.
"Sistem rujukan juga diperbaiki, jadi pasien tidak langsung datang ke rumah sakit melainkan melalui Puskesmas terlebih dahulu, perbaikan-perbaikan itu terus kita lakukan," tukas Dien. (Mut)
