Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja atau Ahok kerap kali mengeluhkan adanya anggaran yang tidak ia setujui, tapi muncul kembali ketika tahap pengesahan di DPRD DKI. Hingga kini, Ahok belum menemukan oknum yang bermain anggaran. Namun, ia menduga ada 2 pihak yang memasukkan kembali anggaran yang tidak disetujui.
"Angka yang dikeluarkan berbeda sama yang sudah kita coret, berarti kan ada yang nambahin. Yang keluarin duit kan dari dinas, SKPD. Jadi cuma ada dua kemungkinan, oknum di DPRD atau oknum di SKPD," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (22/10/2013).
Namun, menurut Ahok, tidak perlu membentuk tim investigasi untuk menemukan oknum-oknum yang bermain anggaran di DKI. Yang paling penting adalah menyiapkan e-budgeting atau sistem kelola anggaran secara elektronik. Dengan adanya sistem demikian, memasukkan pos anggaran, tanggal dan waktu akan terekam secara otomatis serta keamanannya terjaga karena menggunakan password. Alhasil, oknum yang bermain tidak bisa lagi mengubah anggaran.
Ahok mengatakan, pihak tersebut pasti akan memprotes habis-habisan penerapan sistem e-budgeting. Apabila DPRD menolak membahas pengelolaan anggaran, ia pun menganggap ada oknum di dewan yang bermain. Sebab, menurut dia, adanya sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) karena terdapat dana yang digelembungkan ataupun penitipan anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di DPRD.
"Begitu ada e-budgeting keluar. Kita tunggu saja. Kalau ada yang kebakaran jenggot berarti dia yang ubah. Rejekinya dipotong kan. Enggak usah ada tim investigasi. Aku pasang jebakan tikus saja," tandas Ahok. (Alv/Mvi)
"Angka yang dikeluarkan berbeda sama yang sudah kita coret, berarti kan ada yang nambahin. Yang keluarin duit kan dari dinas, SKPD. Jadi cuma ada dua kemungkinan, oknum di DPRD atau oknum di SKPD," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (22/10/2013).
Namun, menurut Ahok, tidak perlu membentuk tim investigasi untuk menemukan oknum-oknum yang bermain anggaran di DKI. Yang paling penting adalah menyiapkan e-budgeting atau sistem kelola anggaran secara elektronik. Dengan adanya sistem demikian, memasukkan pos anggaran, tanggal dan waktu akan terekam secara otomatis serta keamanannya terjaga karena menggunakan password. Alhasil, oknum yang bermain tidak bisa lagi mengubah anggaran.
Ahok mengatakan, pihak tersebut pasti akan memprotes habis-habisan penerapan sistem e-budgeting. Apabila DPRD menolak membahas pengelolaan anggaran, ia pun menganggap ada oknum di dewan yang bermain. Sebab, menurut dia, adanya sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) karena terdapat dana yang digelembungkan ataupun penitipan anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di DPRD.
"Begitu ada e-budgeting keluar. Kita tunggu saja. Kalau ada yang kebakaran jenggot berarti dia yang ubah. Rejekinya dipotong kan. Enggak usah ada tim investigasi. Aku pasang jebakan tikus saja," tandas Ahok. (Alv/Mvi)
