Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku menjadi korban pers. Namun SBY juga berterima kasih karena kritikan dan kecaman yang dilakukan media massa telah menjadi cambuk untuk melaksanakan tugasnya lebih baik dan menjadikan dirinya bertahan.
"Saya salah satu korban pers, tetapi sekaligus saya berterima kasih kepada pers," kata SBY saat memberikan sambutan dalam silaturahmi dengan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) periode 2013-2015 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (23/10/2013).
Menurut SBY, jika pers tidak memberikan kritikan atau kecaman kepadanya sejak hari pertama menjabat sebagai Presiden, kemungkinan dirinya malah sudah jatuh dari tampuk kekuasaan.
"Kalau saya tidak dikritik, dikecam sejak hari pertama saya jadi Presiden, mungkin saya sudah jatuh, mungkin saya semau-maunya, mungkin gegabah dalam mengambil keputusan, mungkin kebijakan saya malah aneh-aneh, mungkin saya merasa wah saya bisa memimpin bisa berbuat apa saja, saya berterima kasih terhadap semua itu," paparnya.
SBY mengungkapkan, sejumlah kritikan itu di antaranya berita-berita yang muncul karena sumber yang tidak jelas, penggunaan media sosial sebagai sumber berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berita yang berbau fitnah, pers yang mengadili, serta banyak berita yang tidak melakukan cek silang.
Dia memberi mencontohkan salah satu pemberitaan terkait dengan penunjukan Komjen Pol Sutarman untuk diusulkan sebagai pengganti Kapolri Timur Pradopo.
"Apa yang diberitakan, dibangun keadaan, atau isu, atau berita bahwa sebenarnya Komjen Sutarman itu tidak diusulkan oleh atasannya alias Kapolri, tetapi SBY dilobi oleh seseorang akhirnya munculah nama Sutarman," ujar SBY.
Menurut SBY, berita tersebut muncul baik di media online, media elektronik, maupun media cetak. Berita tersebut dimuat dan diberitakan seusai Komjen Sutarman menjalani uji kelayakan dan kepatutan DPR. "Itu berita yang dibangun," tambah dia. Dia menambahkan, berita tersebut tidak benar, tidak sesuai fakta, dan tidak ada cek terhadap informasi yang dimiliki kepada pengambil kebijakan.
Sesuai UU dan aturan yang berlaku, kata dia, yang mengusulkan calon adalah Kapolri dan Kompolnas. Usulan itu diajukan secara tertulis kepada presiden yang kemudian diusulkan ke DPR.
SBY melanjutkan, Kompolnas mengajukan 4 nama, di antaranya ada Komjen Sutarman. Begitu pula Kapolri mengajukan 4 nama di antaranya ada Komjen Sutarman.
"Kebetulan 4 nama itu sama, maka gugurlah sudah cerita yang dibangun bahwa Sutarman itu tidak diusulkan oleh Kapolri, tidak diusulkan oleh Komplonas tiba-tiba dipilih oleh SBY, hanya untuk membangun cerita ada sesorang yang melobi, yang datang ke SBY agar calon itu digolkan, Sutarman peringkat pertama diusulkan, senioritas dan lain-lain," jelas SBY.
SBY menambahkan, dalam menetapkan Sutarman juga melalui sistem dengan mengadakan rapat di jajaran terkait, di antaranya dengan Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Kapolri Timur Pradopo, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman untuk mengetahui profil kandidat.
SBY mengingatkan, media dalam era kebebasan pers ini memiliki kekuasaan yang sangat besar. Untuk itu, Presiden meminta agar pers dapat menjaga supaya kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan. "Ingat Lord Acton, power tends to corrupt, power absolutely, absolutely corrupt (kekuasaan cenderung korup, kekuasaan absolut, pasti korup)," pungkas SBY. (Ant/Eks/Yus)
"Saya salah satu korban pers, tetapi sekaligus saya berterima kasih kepada pers," kata SBY saat memberikan sambutan dalam silaturahmi dengan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) periode 2013-2015 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (23/10/2013).
Menurut SBY, jika pers tidak memberikan kritikan atau kecaman kepadanya sejak hari pertama menjabat sebagai Presiden, kemungkinan dirinya malah sudah jatuh dari tampuk kekuasaan.
"Kalau saya tidak dikritik, dikecam sejak hari pertama saya jadi Presiden, mungkin saya sudah jatuh, mungkin saya semau-maunya, mungkin gegabah dalam mengambil keputusan, mungkin kebijakan saya malah aneh-aneh, mungkin saya merasa wah saya bisa memimpin bisa berbuat apa saja, saya berterima kasih terhadap semua itu," paparnya.
SBY mengungkapkan, sejumlah kritikan itu di antaranya berita-berita yang muncul karena sumber yang tidak jelas, penggunaan media sosial sebagai sumber berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berita yang berbau fitnah, pers yang mengadili, serta banyak berita yang tidak melakukan cek silang.
Dia memberi mencontohkan salah satu pemberitaan terkait dengan penunjukan Komjen Pol Sutarman untuk diusulkan sebagai pengganti Kapolri Timur Pradopo.
"Apa yang diberitakan, dibangun keadaan, atau isu, atau berita bahwa sebenarnya Komjen Sutarman itu tidak diusulkan oleh atasannya alias Kapolri, tetapi SBY dilobi oleh seseorang akhirnya munculah nama Sutarman," ujar SBY.
Menurut SBY, berita tersebut muncul baik di media online, media elektronik, maupun media cetak. Berita tersebut dimuat dan diberitakan seusai Komjen Sutarman menjalani uji kelayakan dan kepatutan DPR. "Itu berita yang dibangun," tambah dia. Dia menambahkan, berita tersebut tidak benar, tidak sesuai fakta, dan tidak ada cek terhadap informasi yang dimiliki kepada pengambil kebijakan.
Sesuai UU dan aturan yang berlaku, kata dia, yang mengusulkan calon adalah Kapolri dan Kompolnas. Usulan itu diajukan secara tertulis kepada presiden yang kemudian diusulkan ke DPR.
SBY melanjutkan, Kompolnas mengajukan 4 nama, di antaranya ada Komjen Sutarman. Begitu pula Kapolri mengajukan 4 nama di antaranya ada Komjen Sutarman.
"Kebetulan 4 nama itu sama, maka gugurlah sudah cerita yang dibangun bahwa Sutarman itu tidak diusulkan oleh Kapolri, tidak diusulkan oleh Komplonas tiba-tiba dipilih oleh SBY, hanya untuk membangun cerita ada sesorang yang melobi, yang datang ke SBY agar calon itu digolkan, Sutarman peringkat pertama diusulkan, senioritas dan lain-lain," jelas SBY.
SBY menambahkan, dalam menetapkan Sutarman juga melalui sistem dengan mengadakan rapat di jajaran terkait, di antaranya dengan Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Kapolri Timur Pradopo, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman untuk mengetahui profil kandidat.
SBY mengingatkan, media dalam era kebebasan pers ini memiliki kekuasaan yang sangat besar. Untuk itu, Presiden meminta agar pers dapat menjaga supaya kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan. "Ingat Lord Acton, power tends to corrupt, power absolutely, absolutely corrupt (kekuasaan cenderung korup, kekuasaan absolut, pasti korup)," pungkas SBY. (Ant/Eks/Yus)
