Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo segera memanggil Direktur Utama PD Pasar Jaya terkait rencana revitalisasi Pasar Onderdil Tanah Abang Bukit, Jakarta Pusat. Pemanggilan dilakukan lantaran Jokowi curiga ada ketidakberesan dalam rencana pemindahan itu.
"Ini ada yang tidak beres, orang ndak bener seperti ini. Akan saya panggil," ujar Jokowi saat mengunjungi pasar tersebut, Rabu, (23/10/2013).
Ketidakberesan itu tercium oleh Jokowi saat ia menemui para pedagang di pasar tersebut. Para pedagang mengeluh lantaran harga sewa pasar setelah direvitalisasi dianggap terlalu mahal. "Harganya terlalu mahal Pak, kalau lantai 1 harganya Rp 7 juta, lantai 2 Rp 5 juta, lantai 3 Rp 3 juta," kata salah seorang pedagang bernama Ferdy.
Jokowi mengaku belum mengetahui seluk beluk persoalan pasar onderdil itu. Sebab rencana revitalisasi dilakukan tanpa adanya izin dari dirinya.
"Biasanya kan, kalau revitalisasi pasar harus izin gubernur dulu. Kalau ini saya enggak tahu" ungkap Jokowi.
Selain itu, berdasarkan keterangan dari para pedagang, revitalisasi dilakukan tanpa persetujuan dari para pedagang setempat. Di satu sisi, PD Pasar Jaya telah membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga.
Padahal dalam peraturan, perjanjian kerjasama baru dapat dilakukan bila telah disetujui 60 persen jumlah pedagang di pasar tersebut.
Lalu, bagaimana bisa muncul kerjasama itu sedangkan para pedagang mengaku belum menyetujui proses revitalisasi? Para pedagang itu menuduh PD Pasar Jaya telah memalsukan tanda tangan para pedagang.
"Mereka (PD Pasar Jaya) curang, memalsukan surat tanda tangan persetujuan pedagang untuk bersedia pindah ke tempat lain. Padahal kita para pedagang sudah bilang, kalau kami menolak," jelas Feri.
Mendengar keluhan para pedagang itu, Jokowi mengaku tak hanya memanggil Dirut PD Pasar Jaya, tapi juga akan mengajak para pedagang untuk bertemu agar permasalah tersebut dapat segera terselesaikan.
"Saya mau kumpulin mereka semua dulu dong. Baru kemudian tahu titik persoalannya di mana. Maunya gimana, ini (pasar onderdil) mau diapain, ndak beres seperti ini," tukas Jokowi. (Ali)
"Ini ada yang tidak beres, orang ndak bener seperti ini. Akan saya panggil," ujar Jokowi saat mengunjungi pasar tersebut, Rabu, (23/10/2013).
Ketidakberesan itu tercium oleh Jokowi saat ia menemui para pedagang di pasar tersebut. Para pedagang mengeluh lantaran harga sewa pasar setelah direvitalisasi dianggap terlalu mahal. "Harganya terlalu mahal Pak, kalau lantai 1 harganya Rp 7 juta, lantai 2 Rp 5 juta, lantai 3 Rp 3 juta," kata salah seorang pedagang bernama Ferdy.
Jokowi mengaku belum mengetahui seluk beluk persoalan pasar onderdil itu. Sebab rencana revitalisasi dilakukan tanpa adanya izin dari dirinya.
"Biasanya kan, kalau revitalisasi pasar harus izin gubernur dulu. Kalau ini saya enggak tahu" ungkap Jokowi.
Selain itu, berdasarkan keterangan dari para pedagang, revitalisasi dilakukan tanpa persetujuan dari para pedagang setempat. Di satu sisi, PD Pasar Jaya telah membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga.
Padahal dalam peraturan, perjanjian kerjasama baru dapat dilakukan bila telah disetujui 60 persen jumlah pedagang di pasar tersebut.
Lalu, bagaimana bisa muncul kerjasama itu sedangkan para pedagang mengaku belum menyetujui proses revitalisasi? Para pedagang itu menuduh PD Pasar Jaya telah memalsukan tanda tangan para pedagang.
"Mereka (PD Pasar Jaya) curang, memalsukan surat tanda tangan persetujuan pedagang untuk bersedia pindah ke tempat lain. Padahal kita para pedagang sudah bilang, kalau kami menolak," jelas Feri.
Mendengar keluhan para pedagang itu, Jokowi mengaku tak hanya memanggil Dirut PD Pasar Jaya, tapi juga akan mengajak para pedagang untuk bertemu agar permasalah tersebut dapat segera terselesaikan.
"Saya mau kumpulin mereka semua dulu dong. Baru kemudian tahu titik persoalannya di mana. Maunya gimana, ini (pasar onderdil) mau diapain, ndak beres seperti ini," tukas Jokowi. (Ali)
