Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah mendapat masukan dari berbagai pihak terkait banyaknya kekurangan dan kelemahan data-data yang diterima dan didapatkan KPU. PDIP pun mengapresiasi keputusan KPU itu.
"Sebagai partai politik kami mengapresiasi KPU yang dalam rapat kemarin terbuka menerima masukan dari Bawaslu dan seluruh parpol," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2013).
Tjahjo menjelaskan, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu ingin DPT bebas dari permasalahan DPT Ganda dan jangan sampai ada satu pun hak politik warga negara terhambat.
"Dua minggu waktu yang cukup, kalau memang KPU bersama Bawaslu bekerja maksimal. Kesalahan utama terletak pada data awal Mendagri yang NIK-nya tidak selesai. Kami melihat Pemilu 2014 terancam," jelasnya.
Karena itu, tambah Tjahjo, partainya berharap pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga harus bertanggung jawab memperbaiki DPT sebelum akhirnya resmi ditetapkan KPU.
"Pemerintah juga harus bertanggungjawab. Karena apa pun pemerintah berperan dalam pemilu yang demokratis. Makanya Mendagri tidak boleh lepas tangan," tukas Tjahjo. (Adi/Mut)
"Sebagai partai politik kami mengapresiasi KPU yang dalam rapat kemarin terbuka menerima masukan dari Bawaslu dan seluruh parpol," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2013).
Tjahjo menjelaskan, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu ingin DPT bebas dari permasalahan DPT Ganda dan jangan sampai ada satu pun hak politik warga negara terhambat.
"Dua minggu waktu yang cukup, kalau memang KPU bersama Bawaslu bekerja maksimal. Kesalahan utama terletak pada data awal Mendagri yang NIK-nya tidak selesai. Kami melihat Pemilu 2014 terancam," jelasnya.
Karena itu, tambah Tjahjo, partainya berharap pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga harus bertanggung jawab memperbaiki DPT sebelum akhirnya resmi ditetapkan KPU.
"Pemerintah juga harus bertanggungjawab. Karena apa pun pemerintah berperan dalam pemilu yang demokratis. Makanya Mendagri tidak boleh lepas tangan," tukas Tjahjo. (Adi/Mut)
