Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku heran dengan imbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang meminta kepala daerah bekerja sama dengan organisasisi masyarakat (Ormas), termasuk Front Pembela Islam (FPI).
"Makanya saya enggak ngerti Pak Gamawan Fauzi. Sekarang tiba-tiba nyuruh kita kerja sama dengan ormas, salah satunya FPI. Kerja samanya apa? Saya juga bingung. Kerja sama apa?" kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (25/10/2013).
Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menginstruksikan agar FPI dibubarkan. Namun, Mendagri mengaku tidak bisa membubarkan FPI karena kelompok tersebut tidak memiliki izin, sehingga bukan termasuk ormas resmi.
"Kan kita mesti kerja sama dengan ormas yang resmi. Itu edaran Mendagri. Saya nggak mengerti sekarang. Apa sudah ada surat? Kalau ada, berarti tidak ikut perintah Pak SBY dong," kata Ahok.
Ahok mengatakan, yang terpenting adalah prinsip Pemprov DKI, kerja sama akan dilakukan bila memang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, jika ormas bertindak anarkis dan menganggu ketertiban umum, ia dengan tegas menolak. "Prinsip kami siapapun yang anarkis kami lawan. Enggak ada anarkis. Kita taat konstitusi, bukan konstituen," ujarnya.
Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi mengimbau kepala daerah menjalin kerja sama dengan ormas sesuai kekhususannya. Kalau perlu kerja sama dengan FPI. Ia mengatakan, kerja sama dapat dilakukan dengan melibatkan ormas yang bersangkutan dalam program yang terkait dengan bidang kerja organisasi masyarakat. (Mvi/Yus)
"Makanya saya enggak ngerti Pak Gamawan Fauzi. Sekarang tiba-tiba nyuruh kita kerja sama dengan ormas, salah satunya FPI. Kerja samanya apa? Saya juga bingung. Kerja sama apa?" kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (25/10/2013).
Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menginstruksikan agar FPI dibubarkan. Namun, Mendagri mengaku tidak bisa membubarkan FPI karena kelompok tersebut tidak memiliki izin, sehingga bukan termasuk ormas resmi.
"Kan kita mesti kerja sama dengan ormas yang resmi. Itu edaran Mendagri. Saya nggak mengerti sekarang. Apa sudah ada surat? Kalau ada, berarti tidak ikut perintah Pak SBY dong," kata Ahok.
Ahok mengatakan, yang terpenting adalah prinsip Pemprov DKI, kerja sama akan dilakukan bila memang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, jika ormas bertindak anarkis dan menganggu ketertiban umum, ia dengan tegas menolak. "Prinsip kami siapapun yang anarkis kami lawan. Enggak ada anarkis. Kita taat konstitusi, bukan konstituen," ujarnya.
Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi mengimbau kepala daerah menjalin kerja sama dengan ormas sesuai kekhususannya. Kalau perlu kerja sama dengan FPI. Ia mengatakan, kerja sama dapat dilakukan dengan melibatkan ormas yang bersangkutan dalam program yang terkait dengan bidang kerja organisasi masyarakat. (Mvi/Yus)
