Pertumbuhan industri kecil dan menengah di dalam negeri hingga saat ini masih terhitung lambat. Dalam kondisi tersebut, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Euis Saedah menyarankan lima hal yang diyakini dapat menjamin kiprah dan kelangsungan bisnis IKM di dalam negeri.
Salah satunya adalah pemberian pelatihan gratis bagi pelaku usaha di bidang IKM. "Ada lima hal yang bisa dilakukan. Pertama kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia). Kemenperin menyediakan pelatihan-pelatihan gratis mencakup skill (keterampilan), knowledge (pengetahuan), dan attitude (sikap kerja)," ungkap Euis saat menjadi pembicara di acara hijabers bertajuk `Post Event Blooming in Morocco` di Jakarta, Sabtu (26/10/2013).
Dia menjelaskan, berbagai penerapan pelatihan sudah bisa terlihat di beberapa daerah di Indonesia. Di Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, kain yang berat sekarang telah menjadi lebih ringan dengan paduan warna yang lebih kaya.
Sementara di bidang makanan, pelatihan juga dilakukan terkait pemilihan bahan baku dan proses memasak agar hasilnya tidak mengandung zat-zat yang bisa meracuni tubuh.
"Yang kedua, teknologi. Pemerintah membantu penyediaan mesin-mesin seperti mesin jahit dan mesin bordir. Kalau pesannya lewat pemerintah, bisa dapat potongan harga 30%-40%," jelasnya.
Namun Euis menyayangkan, hingga saat ini masih banyak pengusaha IKM yang melakukan pengadaan mesin sendiri meskipun harganya lebih mahal.
Berikutnya yang harus diperhatikan adalah standar. IKM diakui masih lemah dalam penentuan standar produk seperti pakaian yang harus melewati uji tarik, warna dan bahan pembuatan. "Jangan sampai bahan atau cat yang digunakan itu berbahaya bagi tubuh," lanjut dia.
Faktor penting pendukung IKM adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Euis menyarankan semua produsen dari kalangan kecil dan menengah untuk mendaftarkan mereknya ke dinas terkait.
Dia mengkhawatirkan adanya kecurangan dagang yang bisa terjadi saat barang tersebut tidak memiliki merek.
"Ada yang manfaatkan nanti. Barangnya laris tapi belum punya brand, belum punya hak paten lalu diakui orang lain. Nanti malah yang punya bisa dilaporin ke polisi karena memang belum mendaftarkan," jelasnya.
Promosi menjadi faktor kelima yang perlu dilakukan para pelaku usaha IKM untuk memperlebar sayap bisnisnya.
Hampir serupa dengan pelatihan, pemerintah juga memberikan sejumlah fasilitas bagi para pemilik usaha untuk mempromosikan produknya.
"Ada beberapa pameran yang kami sediakan booth-nya gratis. Ada sekitar 50 booth di plaza industri yang kami sediakan. Nah produk-produk yang terbaik bisa ikut pameran di Balai Kartini atau JCC. Itu kami fasilitasi," tutur dia.
Euis menilai masih banyak para pelaku industri yang belum mengetahui fasilitas yang disediakan pemerintah untuk mendorong bisnisnya.
Hal ini yang menyebabkan industri kecil menengah mudah tergerus industri besar atau asing. Namun pemenuhan kelima hal di atas dibantu dengan dorongan pemerintah bisa membuatnya tetap bertahan dan tumbuh besar. (
Salah satunya adalah pemberian pelatihan gratis bagi pelaku usaha di bidang IKM. "Ada lima hal yang bisa dilakukan. Pertama kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia). Kemenperin menyediakan pelatihan-pelatihan gratis mencakup skill (keterampilan), knowledge (pengetahuan), dan attitude (sikap kerja)," ungkap Euis saat menjadi pembicara di acara hijabers bertajuk `Post Event Blooming in Morocco` di Jakarta, Sabtu (26/10/2013).
Dia menjelaskan, berbagai penerapan pelatihan sudah bisa terlihat di beberapa daerah di Indonesia. Di Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, kain yang berat sekarang telah menjadi lebih ringan dengan paduan warna yang lebih kaya.
Sementara di bidang makanan, pelatihan juga dilakukan terkait pemilihan bahan baku dan proses memasak agar hasilnya tidak mengandung zat-zat yang bisa meracuni tubuh.
"Yang kedua, teknologi. Pemerintah membantu penyediaan mesin-mesin seperti mesin jahit dan mesin bordir. Kalau pesannya lewat pemerintah, bisa dapat potongan harga 30%-40%," jelasnya.
Namun Euis menyayangkan, hingga saat ini masih banyak pengusaha IKM yang melakukan pengadaan mesin sendiri meskipun harganya lebih mahal.
Berikutnya yang harus diperhatikan adalah standar. IKM diakui masih lemah dalam penentuan standar produk seperti pakaian yang harus melewati uji tarik, warna dan bahan pembuatan. "Jangan sampai bahan atau cat yang digunakan itu berbahaya bagi tubuh," lanjut dia.
Faktor penting pendukung IKM adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Euis menyarankan semua produsen dari kalangan kecil dan menengah untuk mendaftarkan mereknya ke dinas terkait.
Dia mengkhawatirkan adanya kecurangan dagang yang bisa terjadi saat barang tersebut tidak memiliki merek.
"Ada yang manfaatkan nanti. Barangnya laris tapi belum punya brand, belum punya hak paten lalu diakui orang lain. Nanti malah yang punya bisa dilaporin ke polisi karena memang belum mendaftarkan," jelasnya.
Promosi menjadi faktor kelima yang perlu dilakukan para pelaku usaha IKM untuk memperlebar sayap bisnisnya.
Hampir serupa dengan pelatihan, pemerintah juga memberikan sejumlah fasilitas bagi para pemilik usaha untuk mempromosikan produknya.
"Ada beberapa pameran yang kami sediakan booth-nya gratis. Ada sekitar 50 booth di plaza industri yang kami sediakan. Nah produk-produk yang terbaik bisa ikut pameran di Balai Kartini atau JCC. Itu kami fasilitasi," tutur dia.
Euis menilai masih banyak para pelaku industri yang belum mengetahui fasilitas yang disediakan pemerintah untuk mendorong bisnisnya.
Hal ini yang menyebabkan industri kecil menengah mudah tergerus industri besar atau asing. Namun pemenuhan kelima hal di atas dibantu dengan dorongan pemerintah bisa membuatnya tetap bertahan dan tumbuh besar. (
