Asosiasi Praktisi Human Resource Indonesia (ASPHRI) meminta kepolisian mengintensifkan pengamanan sejumlah objek vital menjelang mogok massal buruh yang rencananya akan dilakukan pada 28 Oktober besok.
"Kami harap agar seluruh kawasan industri di Kabupaten Bekasi juga masuk dalam objek vital yang perlu diamankan oleh kepolisian," ujar Wakil Ketua Umum ASPHRI, Yosminaldi, di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (27/10/2013).
Menurut dia, rencana mogok nasional buruh telah membuat para pengusaha khawatir. "Karena itu kami mengimbau pihak kepolisian untuk melakukan tindakan tegas, terukur, dan proaktif apabila terjadi pelanggaran oleh pihak manapun yang mengganggu kondisi investasi di Bekasi," ujarnya.
Pihaknya juga meminta agar rencana mogok kerja oleh buruh tidak diwarnai dengan "sweeping" ke perusahaan, karena bisa merusak iklim investasi di Indonesia. "Aksi sweeping dan tindakan melanggar hukum hanya akan membuat citra Indonesia di mata internasional jelek," katanya.
Dikatakan Yos, aksi yang dilakukan nantinya diharapkan berjalan tertib tanpa mengganggu aktivitas produksi di perusahaan. "Karena bila aksi unjuk rasa itu berlangsung, diperkirakan perusahaan akan tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa," katanya.
Selain tidak melakukan sweeping, pihaknya juga berharap dewan pengupahan yang saat ini tengah melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bisa mengambil keputusan yang sebijak mungkin sehingga angka upah pada 2014 bisa diterima seluruh pihak tanpa ada yang dirugikan.
"Kami sudah berkoordinasi dengan seluruh HRD agar tetap netral dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan yang saat ini tengah berlangsung," pungkasnya. (Ant/Ado/Yus)
"Kami harap agar seluruh kawasan industri di Kabupaten Bekasi juga masuk dalam objek vital yang perlu diamankan oleh kepolisian," ujar Wakil Ketua Umum ASPHRI, Yosminaldi, di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (27/10/2013).
Menurut dia, rencana mogok nasional buruh telah membuat para pengusaha khawatir. "Karena itu kami mengimbau pihak kepolisian untuk melakukan tindakan tegas, terukur, dan proaktif apabila terjadi pelanggaran oleh pihak manapun yang mengganggu kondisi investasi di Bekasi," ujarnya.
Pihaknya juga meminta agar rencana mogok kerja oleh buruh tidak diwarnai dengan "sweeping" ke perusahaan, karena bisa merusak iklim investasi di Indonesia. "Aksi sweeping dan tindakan melanggar hukum hanya akan membuat citra Indonesia di mata internasional jelek," katanya.
Dikatakan Yos, aksi yang dilakukan nantinya diharapkan berjalan tertib tanpa mengganggu aktivitas produksi di perusahaan. "Karena bila aksi unjuk rasa itu berlangsung, diperkirakan perusahaan akan tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa," katanya.
Selain tidak melakukan sweeping, pihaknya juga berharap dewan pengupahan yang saat ini tengah melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bisa mengambil keputusan yang sebijak mungkin sehingga angka upah pada 2014 bisa diterima seluruh pihak tanpa ada yang dirugikan.
"Kami sudah berkoordinasi dengan seluruh HRD agar tetap netral dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan yang saat ini tengah berlangsung," pungkasnya. (Ant/Ado/Yus)
