Komisi I DPR yang membidangi masalah luar negeri dan komunikasi informasi, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke 3 negara. 3 negara yang menjadi tujuan kunker di memasuki masa reses itu yakni China, Belanda, dan Korea Selatan.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menjelaskan, kunker ke China dilakukan selama sepekan. Ada 10 orang anggota Komisi I yang berangkat. Mahfudz mengaku memimpin kunker ke negara Tirai Bambu itu.
"Sementara untuk kunker ke Belanda, dipimpin anggota Komisi I dari Fraksi Demokrat yakni Yahya Sacawirya. Dan untuk kunker ke Korea Selatan, dipimpin anggota Komisi I dari Fraksi Golkar yakni Tantowi Yahya," kata Mahfudz saat dihubungi, Senin (28/10/2013).
Mahfudz menjelaskan, kunker ke China dilakukan sebagai tindak lanjut kerja sama dan kunjugan Presiden China ke Indonesia pada awal Oktober lalu. Ini juga dilakukan dalam rangka studi banding pembuatan dan penyusunan RUU tentang hukum disiplin militer.
"Kita memandang China selama ini salah satu negara yang memiliki sistem atau aturan yang baik dalam bidang hukum disiplin militer. Sehingga, negara tersebut akan dijadikan perbandingan dengan UU Disiplin Militer dengan negara lainnya termasuk dengan di Indonesia sendiri," jelasnya.
Sedangkan kunker ke Belanda dilakukan dalam rangka untuk memperkuat hubungan kerja sama, pertahanan maupun isu-isu penanganan persoalan Papua. "Kita ingin evalusi mengenai isu Papua," tuturnya.
Mahfudz mengatakan, Komisi I DPR memandang penting penanganan dan pengelolaan isu-isu Papua yang telah dipolitisasi ke dunia internasional. Apalagi belakangan ini, menurutnya, Freedom Papua membuka kantor perwakilannya di Inggris, kemudian di Belanda. Sehingga kunker ke Belanda dinilai sangat penting guna mengetahui sejauh mana kondisi sebenarnya soal isu Papua merdeka dan pengelolaannya oleh KBRI di Belanda.
"Karena terakhir itukan kelompok Freedom Papua, separatis Papua Merdeka membuat dan membuka kantor cabang lagi di Nederland, Belanda. Kita ingin meminta informasi langsung dari Dubes RI di Belanda," ujarnya.
Yang kedua, kata Mahfudz, kunker ke Belanda dalam rangka meningkatkan kerjasama bidang pertahanan. Mengingat selama ini Belanda memiliki sejumlah keunggulan dalam bidang alutisista, terutama alutsista kapal perang.
"Kita juga ingin melakukan pembicaraan lebih lanjut tentang kerjasama pertahanan dengan Belanda. Karena kan masih berpandangan alutsista matra laut, Belanda termasuk yang memiliki kapasitas bagus dalam kapal perangnya," tegasnya.
Sementara itu untuk kunker ke Korsel, dilakukan dalam rangka penyusunan RUU Penyiaran dan Lembaga Televisi dan Radio Republik Indonesia (LTVRI)
"Kalau kunker ke Korsel itu dilakukan berkaitan pembahasan RUU LTVRI dan RUU penyiaran. Untuk penguatan LPP RRI dan TVRI dan proses digitalisasi. Dimana Korsel sebagai negara yang sukses menjalankan siaran digitalisasi, mereka sukses beralih dari analog ke digital," kata Mahfudz. (Mvi/Ism)
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menjelaskan, kunker ke China dilakukan selama sepekan. Ada 10 orang anggota Komisi I yang berangkat. Mahfudz mengaku memimpin kunker ke negara Tirai Bambu itu.
"Sementara untuk kunker ke Belanda, dipimpin anggota Komisi I dari Fraksi Demokrat yakni Yahya Sacawirya. Dan untuk kunker ke Korea Selatan, dipimpin anggota Komisi I dari Fraksi Golkar yakni Tantowi Yahya," kata Mahfudz saat dihubungi, Senin (28/10/2013).
Mahfudz menjelaskan, kunker ke China dilakukan sebagai tindak lanjut kerja sama dan kunjugan Presiden China ke Indonesia pada awal Oktober lalu. Ini juga dilakukan dalam rangka studi banding pembuatan dan penyusunan RUU tentang hukum disiplin militer.
"Kita memandang China selama ini salah satu negara yang memiliki sistem atau aturan yang baik dalam bidang hukum disiplin militer. Sehingga, negara tersebut akan dijadikan perbandingan dengan UU Disiplin Militer dengan negara lainnya termasuk dengan di Indonesia sendiri," jelasnya.
Sedangkan kunker ke Belanda dilakukan dalam rangka untuk memperkuat hubungan kerja sama, pertahanan maupun isu-isu penanganan persoalan Papua. "Kita ingin evalusi mengenai isu Papua," tuturnya.
Mahfudz mengatakan, Komisi I DPR memandang penting penanganan dan pengelolaan isu-isu Papua yang telah dipolitisasi ke dunia internasional. Apalagi belakangan ini, menurutnya, Freedom Papua membuka kantor perwakilannya di Inggris, kemudian di Belanda. Sehingga kunker ke Belanda dinilai sangat penting guna mengetahui sejauh mana kondisi sebenarnya soal isu Papua merdeka dan pengelolaannya oleh KBRI di Belanda.
"Karena terakhir itukan kelompok Freedom Papua, separatis Papua Merdeka membuat dan membuka kantor cabang lagi di Nederland, Belanda. Kita ingin meminta informasi langsung dari Dubes RI di Belanda," ujarnya.
Yang kedua, kata Mahfudz, kunker ke Belanda dalam rangka meningkatkan kerjasama bidang pertahanan. Mengingat selama ini Belanda memiliki sejumlah keunggulan dalam bidang alutisista, terutama alutsista kapal perang.
"Kita juga ingin melakukan pembicaraan lebih lanjut tentang kerjasama pertahanan dengan Belanda. Karena kan masih berpandangan alutsista matra laut, Belanda termasuk yang memiliki kapasitas bagus dalam kapal perangnya," tegasnya.
Sementara itu untuk kunker ke Korsel, dilakukan dalam rangka penyusunan RUU Penyiaran dan Lembaga Televisi dan Radio Republik Indonesia (LTVRI)
"Kalau kunker ke Korsel itu dilakukan berkaitan pembahasan RUU LTVRI dan RUU penyiaran. Untuk penguatan LPP RRI dan TVRI dan proses digitalisasi. Dimana Korsel sebagai negara yang sukses menjalankan siaran digitalisasi, mereka sukses beralih dari analog ke digital," kata Mahfudz. (Mvi/Ism)
