Pemerintah memastikan bakal tetap melanjutkan kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) meski sempat mendapat tentangan dari sejumlah pihak, termasuk tiga partai politik (parpol).
Ketiga parpol tersebut, antara lain, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra.
"LCGC kan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah kami keluarkan awal tahun dan sudah dikonsultasikan dengan Komisi XI DPR. Jadi tetap kami jalankan (kebijakan LCGC)," ungkap Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Senin (28/10/2013).
Namun dia berharap agar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) lebih mengarahkan fasilitas ini kepada kebijakan yang ramah lingkungan serta tidak memberatkan anggaran atau fiskal.
"Jangan sampai memberatkan anggaran. Tapi teknisnya Kemenperin yang lebih tahu karena secara teknologi harusnya memungkinkan," sambungnya.
Sekadar informasi, fraksi PDI Perjuangan menyoroti bahwa insentif perpajakan LCGC tidak sesuai dengan kesepakatan dalam Rapat Konsultasi Pemerintah dengan Komisi XI, tanggal 21 Januari 2013 dalam rangka penerbitan kebijakan mengenai pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)," kata Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit.
Dalam kesepakatan awal, PDI Perjuangan mensyaratkan mesin mobil murah harus menggunakan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi dan ramah lingkungan.
Alasan lain, menurut Ahmadi, fraksi PDI Perjuangan menilai mobil murah yang tidak ramah lingkungan tidak sinergi dengan upaya pengendalian BBM subsidi sehingga kembali subsidi BBM digunakan secara tidak tepat sasaran.
"Sebutan mobil murah tidak jelas, murah untuk siapa? Sehingga siapa yang diuntungkan dengan kebijakan ini," tambahnya.
Sementara itu, fraksi PKS menganggap pemberian insentif perpajakan untuk mobil LCGC bertentangan dengan usaha pemerintah melakukan intensifikasi atau peningkatan penerimaan pajak dan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi.
"Fraksi Partai Gerindra juga bersuara tidak menyetujui insentif perpajakan yang ditujukan untuk implementasi LCGC karena mobil murah yang tidak ramah lingkungan tidak sinergi dengan upaya pengendalian BBM bersubsidi. Akhirnya lagi-lagi tidak tepat sasaran," jelas Ahmadi. (Fik/Nur)
Ketiga parpol tersebut, antara lain, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra.
"LCGC kan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah kami keluarkan awal tahun dan sudah dikonsultasikan dengan Komisi XI DPR. Jadi tetap kami jalankan (kebijakan LCGC)," ungkap Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Senin (28/10/2013).
Namun dia berharap agar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) lebih mengarahkan fasilitas ini kepada kebijakan yang ramah lingkungan serta tidak memberatkan anggaran atau fiskal.
"Jangan sampai memberatkan anggaran. Tapi teknisnya Kemenperin yang lebih tahu karena secara teknologi harusnya memungkinkan," sambungnya.
Sekadar informasi, fraksi PDI Perjuangan menyoroti bahwa insentif perpajakan LCGC tidak sesuai dengan kesepakatan dalam Rapat Konsultasi Pemerintah dengan Komisi XI, tanggal 21 Januari 2013 dalam rangka penerbitan kebijakan mengenai pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)," kata Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit.
Dalam kesepakatan awal, PDI Perjuangan mensyaratkan mesin mobil murah harus menggunakan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi dan ramah lingkungan.
Alasan lain, menurut Ahmadi, fraksi PDI Perjuangan menilai mobil murah yang tidak ramah lingkungan tidak sinergi dengan upaya pengendalian BBM subsidi sehingga kembali subsidi BBM digunakan secara tidak tepat sasaran.
"Sebutan mobil murah tidak jelas, murah untuk siapa? Sehingga siapa yang diuntungkan dengan kebijakan ini," tambahnya.
Sementara itu, fraksi PKS menganggap pemberian insentif perpajakan untuk mobil LCGC bertentangan dengan usaha pemerintah melakukan intensifikasi atau peningkatan penerimaan pajak dan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi.
"Fraksi Partai Gerindra juga bersuara tidak menyetujui insentif perpajakan yang ditujukan untuk implementasi LCGC karena mobil murah yang tidak ramah lingkungan tidak sinergi dengan upaya pengendalian BBM bersubsidi. Akhirnya lagi-lagi tidak tepat sasaran," jelas Ahmadi. (Fik/Nur)
