Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, optimistis penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) nasional tidak akan molor lagi dari jadwal yang direkomendasikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 4 November 2013.
"Sejak awal KPU optimis. Yang tidak (optimis) itu orang yang tidak melihat kinerja KPU," kata Husni di Gedung KPU, Jakarta, Senin (28/10/2013).
Menurut Husni, ada beberapa alasan yang membuatnya yakin penetapan DPT tidak akan molor lagi. Antara lain, karena sejak dinyatakan diundur pada 24 Oktober lalu, KPU kabupaten/kota hingga saat ini terus bekerja melakukan pencermatan.
"Kalau secara teknis, saya tidak bisa menjawab sudah berapa jumlah data yang diperbaiki. Tapi yang pasti kita terus bekerja memperbaiki data. Misalnya secara faktual nama-nama dalam data pemilih itu orangnya ada. Mungkin yang kurang variabel, tanggal lahir dan lain-lain. Nah itu yang dibenahi di kabupaten/kota," papar Husni.
Saat ditanya apakah Bawaslu sudah menyerahkan temuan data pemilih yang diduga bermasalah, Husni menyatakan belum. Padahal, penundaan penetapan rekapitulasi DPT dilakukan setelah adanya rekomendasi Bawaslu yang menyebut terdapat 11 juta data pemilih bermasalah.
"KPU sudah menyurati Bawaslu untuk memberikan data secara lengkap. Tapi bagi KPU yang paling penting data itu diberikan di tingkat kabupaten/kota, karena mereka yang melakukan verifikasi faktual. Dan kemudian menginput data pada pusat data KPU melalui aplikasi sistem informasi daftar pemilih," ujarnya.
Sikap optimis Husni berbeda dengan yang disampaikan komisioner KPU, Ida Budhiati. Sebelumnya Ida mengatakan tak yakin penetapan DPT bisa tepat waktu. "Saya tidak mau berandai-andai terkait ketepatan penetapan DPT ini mau diundur atau tidak," ujar Ida. (Ado/Mut)
"Sejak awal KPU optimis. Yang tidak (optimis) itu orang yang tidak melihat kinerja KPU," kata Husni di Gedung KPU, Jakarta, Senin (28/10/2013).
Menurut Husni, ada beberapa alasan yang membuatnya yakin penetapan DPT tidak akan molor lagi. Antara lain, karena sejak dinyatakan diundur pada 24 Oktober lalu, KPU kabupaten/kota hingga saat ini terus bekerja melakukan pencermatan.
"Kalau secara teknis, saya tidak bisa menjawab sudah berapa jumlah data yang diperbaiki. Tapi yang pasti kita terus bekerja memperbaiki data. Misalnya secara faktual nama-nama dalam data pemilih itu orangnya ada. Mungkin yang kurang variabel, tanggal lahir dan lain-lain. Nah itu yang dibenahi di kabupaten/kota," papar Husni.
Saat ditanya apakah Bawaslu sudah menyerahkan temuan data pemilih yang diduga bermasalah, Husni menyatakan belum. Padahal, penundaan penetapan rekapitulasi DPT dilakukan setelah adanya rekomendasi Bawaslu yang menyebut terdapat 11 juta data pemilih bermasalah.
"KPU sudah menyurati Bawaslu untuk memberikan data secara lengkap. Tapi bagi KPU yang paling penting data itu diberikan di tingkat kabupaten/kota, karena mereka yang melakukan verifikasi faktual. Dan kemudian menginput data pada pusat data KPU melalui aplikasi sistem informasi daftar pemilih," ujarnya.
Sikap optimis Husni berbeda dengan yang disampaikan komisioner KPU, Ida Budhiati. Sebelumnya Ida mengatakan tak yakin penetapan DPT bisa tepat waktu. "Saya tidak mau berandai-andai terkait ketepatan penetapan DPT ini mau diundur atau tidak," ujar Ida. (Ado/Mut)
