PT Pertamina (Persero) meminta pemerintah menjadikan kilang masuk kategori infrastruktur. Dengan demikian tidak ada tingkat pengembalian investasi (internal rate of return /IRR) yang menjadi kendala pembangunan kilang saat ini.
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan pembangunan kilang selama ini hanya sebatas rencana. Pasalnya banyak hambatan sehingga pembangunan kilang tidak kunjung terlaksana.
"20 tahun pembangunan kilang hanya jadi wacana," kata Hanung saat melakukan kunjungan ke terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Merauke, Papua, Selasa (29/10/2013).
Hanung menambahkan salah satu penyebab pembangunan kilang tidak terlaksana karena ada penetapan IRR. Padahal hal tersebut memberatkan pengembang karena bisnis kilang merupakan bisnis yang tidak ekonomis.
Menurut Hanung untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya pemerintah tidak menerapkan IRR pada kilang, dan mengkategorikan kilang seperti infrastruktur lain yang tidak dikenai biaya investasi kembali.
"Kami Pertamina menyampaikan sebaiknya kilang diklasifikasikan sebagai infrastruktur sama seperti pemerintah bangun jalan, jembatan pelabuhan tidak pernah dihitung kapan baliknya," ungkap dia.
Namun meski begitu Hanung mengaku bersyukur karena dalam waktu dekat ini, pemerintah akan melaksanakan pembangunan kilang dengan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selain itu Pertamina juga akan membangun kilang dengan menggunakan dana perusahaan.
"Pemerintah akan membangun, Alhamdulillah pakai APBN satu. Pertamina juga bangun kilang pakai uang perusahaan, ini terkait dengan ketahanan energi dalam ketahanan nasional," pungkasnya.(Pew/Nur)
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan pembangunan kilang selama ini hanya sebatas rencana. Pasalnya banyak hambatan sehingga pembangunan kilang tidak kunjung terlaksana.
"20 tahun pembangunan kilang hanya jadi wacana," kata Hanung saat melakukan kunjungan ke terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Merauke, Papua, Selasa (29/10/2013).
Hanung menambahkan salah satu penyebab pembangunan kilang tidak terlaksana karena ada penetapan IRR. Padahal hal tersebut memberatkan pengembang karena bisnis kilang merupakan bisnis yang tidak ekonomis.
Menurut Hanung untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya pemerintah tidak menerapkan IRR pada kilang, dan mengkategorikan kilang seperti infrastruktur lain yang tidak dikenai biaya investasi kembali.
"Kami Pertamina menyampaikan sebaiknya kilang diklasifikasikan sebagai infrastruktur sama seperti pemerintah bangun jalan, jembatan pelabuhan tidak pernah dihitung kapan baliknya," ungkap dia.
Namun meski begitu Hanung mengaku bersyukur karena dalam waktu dekat ini, pemerintah akan melaksanakan pembangunan kilang dengan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selain itu Pertamina juga akan membangun kilang dengan menggunakan dana perusahaan.
"Pemerintah akan membangun, Alhamdulillah pakai APBN satu. Pertamina juga bangun kilang pakai uang perusahaan, ini terkait dengan ketahanan energi dalam ketahanan nasional," pungkasnya.(Pew/Nur)
