Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih kesulitan melakukan perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) di lingkungan pondok pesantren. Sebab, warga yang berada di lingkungan pondok pesantren itu mayoritas dari luar daerah.
"Misalnya pesantren yang banyak muridnya dan dari daerah lain, kami hanya mendapatkan nama, tapi tak ada NIK-nya (nomer induk kependudukan)," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (20/10/2013).
Selain di pesantren, lanjut Hadar, KPU juga kesulitan mendata penghuni lembaga pemasyarakatan untuk perbaikan DPT itu. Di lapas, petugas juga tidak memperoleh NIK dari para penghuninya.
"Kami hanya mendapatkan nama orang siapa yang dipenjara di sana. Mereka yang teken misalnya dipenjara sampai 9 April tahun depan, jadi memang ada situasi-situasi yang memang kami tidak mendapatkan NIK," ucap dia.
Hadar menambahkan, selain 2 permasalahan tersebut, KPU juga menemukan warga yang sama sekali tidak mempunyai NIK. Khusus untuk kasus ini, KPU meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, untuk segera memberikan NIK kepada warga yang bersangkutan.
"Ada juga situasi NIK belum pernah dimiliki oleh warga ini, tapi itu nanti pemerintahlah yang bisa bantu kami dari data yang kami serahkan, dan tolong carikan NIK tersebut," harap Hadar. (Eks/Sss)
"Misalnya pesantren yang banyak muridnya dan dari daerah lain, kami hanya mendapatkan nama, tapi tak ada NIK-nya (nomer induk kependudukan)," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (20/10/2013).
Selain di pesantren, lanjut Hadar, KPU juga kesulitan mendata penghuni lembaga pemasyarakatan untuk perbaikan DPT itu. Di lapas, petugas juga tidak memperoleh NIK dari para penghuninya.
"Kami hanya mendapatkan nama orang siapa yang dipenjara di sana. Mereka yang teken misalnya dipenjara sampai 9 April tahun depan, jadi memang ada situasi-situasi yang memang kami tidak mendapatkan NIK," ucap dia.
Hadar menambahkan, selain 2 permasalahan tersebut, KPU juga menemukan warga yang sama sekali tidak mempunyai NIK. Khusus untuk kasus ini, KPU meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, untuk segera memberikan NIK kepada warga yang bersangkutan.
"Ada juga situasi NIK belum pernah dimiliki oleh warga ini, tapi itu nanti pemerintahlah yang bisa bantu kami dari data yang kami serahkan, dan tolong carikan NIK tersebut," harap Hadar. (Eks/Sss)
