Dengan menekan praktik korupsi, pemberian tunjangan kinerja daerah (TKD) sesuai dengan kinerja PNS DKI Jakarta bisa lebih besar. Bahkan melebihi karyawan swasta.
"Kita yakin dengan penghematan-penghematan ini nanti makin ke depan orang makin ngiri ingin jadi PNS DKI karena gajinya lebih baik dari swasta. Semakin korupsi kita tekan, maka TKD bisa lebih besar," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10/2013).
Untuk itu, terang Wakil Gubernur DKI Jakarta bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama ini, Pemprov DKI sedang menyiapkan sistem pengukuran kinerja individu bagi PNS DKI. Nantinya masing-masing PNS harus menuliskan mengenai kerja apa saja yang sudah mereka lakukan.
"Kita siapkan, kinerja PNS secara individu kita mau ukur. Jadi semua pada punya note TKD. Jadi masing-masing orang harus ngisi kerjanya apa, tugasnya apa," jelas Ahok.
Ia mencontohkan di satu kelurahan, lurah atau stafnya harus menjamin di daerah tersebut bebas busung lapar, bebas genangan air, dan pelayanan terpadu yang cepat. Jika ternyata semua itu bisa dijaga, akan dilakukan penambahan TKD. Dengan begitu, TKD disesuaikan dengan baik atau buruknya kinerja mereka.
"Jadi bisa terukur. Makanya kita lagi siapkan. Tapi tahun ini nggak siap. Mungkin APBD 2015," ucap Ahok. (Ado/Sss)
"Kita yakin dengan penghematan-penghematan ini nanti makin ke depan orang makin ngiri ingin jadi PNS DKI karena gajinya lebih baik dari swasta. Semakin korupsi kita tekan, maka TKD bisa lebih besar," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10/2013).
Untuk itu, terang Wakil Gubernur DKI Jakarta bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama ini, Pemprov DKI sedang menyiapkan sistem pengukuran kinerja individu bagi PNS DKI. Nantinya masing-masing PNS harus menuliskan mengenai kerja apa saja yang sudah mereka lakukan.
"Kita siapkan, kinerja PNS secara individu kita mau ukur. Jadi semua pada punya note TKD. Jadi masing-masing orang harus ngisi kerjanya apa, tugasnya apa," jelas Ahok.
Ia mencontohkan di satu kelurahan, lurah atau stafnya harus menjamin di daerah tersebut bebas busung lapar, bebas genangan air, dan pelayanan terpadu yang cepat. Jika ternyata semua itu bisa dijaga, akan dilakukan penambahan TKD. Dengan begitu, TKD disesuaikan dengan baik atau buruknya kinerja mereka.
"Jadi bisa terukur. Makanya kita lagi siapkan. Tapi tahun ini nggak siap. Mungkin APBD 2015," ucap Ahok. (Ado/Sss)
