Indonesia terus mencoba bertahan dengan berbagai hantaman krisis ekonomi dunia, termasuk ketika badai krisis moneter 1998 melanda negeri ini di era kepemimpinan Presiden Soeharto.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, Indonesia masuk dalam paradigma baru dalam pengelolaan barang milik negara (BMN). Pasalnya pengelolaan BMN yang akuntabel dan transparan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
"Krisis ekonomi tahun 1998 memberikan pelajaran paling berharga kepada Indonesia tentang pentingnya tata kelola pemerintahan (good governance)," ungkap dia saat ditemui dalam acara Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian/Lembaga di kantornya, Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Jika tata kelola pemerintah tidak baik, katanya, akan menghilangkan kepercayaan ekonomi Indonesia dari berbagai pihak. "Pengelolaan pemerintahan yang akuntabel akan menjadi sebuah langkah menjaga momentum pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan bisa meningkatkan peringkat investasi Indonesia (investment grade)," tambahnya.
Target tersebut, sambung Chatib, perlu didukung dengan berbagai regulasi yang mendorong peningkatan governance ke depan, salah satunya melalui pengelolaan BMN.
"Aset di seluruh Indonesia tahun lalu mencapai Rp 3.000 triliun lebih atau meningkat 24,7% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 2.423 triliun. Aset yang transparan dapat menghemat belanja modal, peningkatan PNBP dan lainnya," ujar dia.
BMN, lanjut Chatib, juga dapat digunakan untuk penjaminan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). (Fik/Ndw)
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, Indonesia masuk dalam paradigma baru dalam pengelolaan barang milik negara (BMN). Pasalnya pengelolaan BMN yang akuntabel dan transparan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
"Krisis ekonomi tahun 1998 memberikan pelajaran paling berharga kepada Indonesia tentang pentingnya tata kelola pemerintahan (good governance)," ungkap dia saat ditemui dalam acara Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian/Lembaga di kantornya, Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Jika tata kelola pemerintah tidak baik, katanya, akan menghilangkan kepercayaan ekonomi Indonesia dari berbagai pihak. "Pengelolaan pemerintahan yang akuntabel akan menjadi sebuah langkah menjaga momentum pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan bisa meningkatkan peringkat investasi Indonesia (investment grade)," tambahnya.
Target tersebut, sambung Chatib, perlu didukung dengan berbagai regulasi yang mendorong peningkatan governance ke depan, salah satunya melalui pengelolaan BMN.
"Aset di seluruh Indonesia tahun lalu mencapai Rp 3.000 triliun lebih atau meningkat 24,7% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 2.423 triliun. Aset yang transparan dapat menghemat belanja modal, peningkatan PNBP dan lainnya," ujar dia.
BMN, lanjut Chatib, juga dapat digunakan untuk penjaminan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). (Fik/Ndw)
