Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical mengambil langkah tegas terhadap Ketua DPP Partai Golkar bidang Pemberdayaan Perempuan Ratu Atut Chosiyah.
Alasannya, Gubernur Banten itu saat ini tengah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap. Selain itu, Atut juga tengah digoyang masyarakat Banten dalam sejumlah unjuk rasa yang menuntutnya untuk mundur.
Akbar khawatir, bila tidak diambil langkah tegas terhadap Atut, kasus yang menyeret keluarga Gubernur Banten tersebut bisa berdampak pada Golkar sendiri. Mengingat, Banten adalah basis politik dari Beringin.
"Perlu ada pembicaraan internal apa langkah yang sebaiknya kita lakukan, jangan sampai nanti berdampak ke partainya, gitu lho," kata Akbar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Sebagai basis partai, kata Akbar, harusnya Golkar mempertahankan posisi dalam pemilu mendatang. "Kan Banten itu basisnya Partai Golkar, basis Partai Golkar itu kita ingin supaya Golkar meraih dukungan suara yang tinggi di daerah itu," tambahnya.
Meski demikian, Akbar enggan meminta secara langsung agar Atut mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Banten maupun sebagai kader Golkar. "Tapi nggak pernah saya katakan mundur, nggak pernah," tegasnya.
Akbar hanya ingin Partai Golkar mengambil langkah yang jelas agar masalah yang membebani tidak bertambah. "Artinya kan isunya begitu meningkat soal itu, kan tidak bisa kita katakan bahwa Atut itu tidak salah. Kan pasti ada sesuatu gitu," tandasnya.
Sementara itu, hari ini KPK memeriksa 2 sekretaris Ratu Atut, Linda dan Risa. Mereka diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurusan sengketa hasil Pilkada Lebak, Banten, di Mahkamah Konstitusi.
Keduanya akan diperiksa untuk tersangka yang juga adik kandung Ratu Atut, Tubagus Chaery Wardana atau yang biasa disapa Wawan. (Ado/Ism)
Alasannya, Gubernur Banten itu saat ini tengah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap. Selain itu, Atut juga tengah digoyang masyarakat Banten dalam sejumlah unjuk rasa yang menuntutnya untuk mundur.
Akbar khawatir, bila tidak diambil langkah tegas terhadap Atut, kasus yang menyeret keluarga Gubernur Banten tersebut bisa berdampak pada Golkar sendiri. Mengingat, Banten adalah basis politik dari Beringin.
"Perlu ada pembicaraan internal apa langkah yang sebaiknya kita lakukan, jangan sampai nanti berdampak ke partainya, gitu lho," kata Akbar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Sebagai basis partai, kata Akbar, harusnya Golkar mempertahankan posisi dalam pemilu mendatang. "Kan Banten itu basisnya Partai Golkar, basis Partai Golkar itu kita ingin supaya Golkar meraih dukungan suara yang tinggi di daerah itu," tambahnya.
Meski demikian, Akbar enggan meminta secara langsung agar Atut mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Banten maupun sebagai kader Golkar. "Tapi nggak pernah saya katakan mundur, nggak pernah," tegasnya.
Akbar hanya ingin Partai Golkar mengambil langkah yang jelas agar masalah yang membebani tidak bertambah. "Artinya kan isunya begitu meningkat soal itu, kan tidak bisa kita katakan bahwa Atut itu tidak salah. Kan pasti ada sesuatu gitu," tandasnya.
Sementara itu, hari ini KPK memeriksa 2 sekretaris Ratu Atut, Linda dan Risa. Mereka diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurusan sengketa hasil Pilkada Lebak, Banten, di Mahkamah Konstitusi.
Keduanya akan diperiksa untuk tersangka yang juga adik kandung Ratu Atut, Tubagus Chaery Wardana atau yang biasa disapa Wawan. (Ado/Ism)
