Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di kalangan Pemprov DKI Jakarta terlibat kasus hukum, dari penggunaan obat-obatan terlarang hingga penyelewengan anggaran. Antara lain lurah Ceger, mantan Lurah Pulogadung, kepala seksi tata ruang Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, kepala suku dinas Kominfo Jakarta Selatan.
Oleh karena itu, posisi-posisi tersebut akan kosong jika mereka terbukti bersalah. Maka, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak begitu saja mencari pengganti jabatan tersebut, melainkan terlebih dulu melakukan tes terhadap calon pengganti pejabat Pemprov DKI tersebut.
"Kita musti seleksi. Itu kesulitan kita. Kita tidak mau ganti orang sembarangan kan. Kita musti tes," ujarnya di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Ia mengaku telah mendapatkan daftar nama pejabat Pemprov yang terlibat kasus hukum tersebut dan terancam dicopot dari posisinya dari Kepala Bidang Kepegawaian Daerah (BKD) DKI I Made Karmayoga.
Awalnya ada kemungkinan memanggil beberapa PNS yang sempat mengikuti seleksi dan promosi jabatan terbuka lurah dan camat. Hanya saat dicek, ternyata sebagian besar hasil tes PNS tersebut tidak memuaskan. Sehingga perlu dilakukan tes tersendiri.
"Hasil lelang kan masih banyak yang pas-pasan. Rata-rata mainnya di nilai C, D, E, dan seterusnya," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Ia pun menargetkan penggantian akan dilakukan sebelum tahun 2014, agar pekerjaan yang ditangani pejabat-pejabat tersebut dapat segera diteruskan. Sehingga program DKI serta penyerapan anggaran tidak terganggu.
"Paling nggak Desember. Cuma kita juga musti praduga tak bersalah kalau kasus-kasus itu diteruskan ke pengadilan," ujar Ahok. (Mvi/Sss)
Oleh karena itu, posisi-posisi tersebut akan kosong jika mereka terbukti bersalah. Maka, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak begitu saja mencari pengganti jabatan tersebut, melainkan terlebih dulu melakukan tes terhadap calon pengganti pejabat Pemprov DKI tersebut.
"Kita musti seleksi. Itu kesulitan kita. Kita tidak mau ganti orang sembarangan kan. Kita musti tes," ujarnya di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Ia mengaku telah mendapatkan daftar nama pejabat Pemprov yang terlibat kasus hukum tersebut dan terancam dicopot dari posisinya dari Kepala Bidang Kepegawaian Daerah (BKD) DKI I Made Karmayoga.
Awalnya ada kemungkinan memanggil beberapa PNS yang sempat mengikuti seleksi dan promosi jabatan terbuka lurah dan camat. Hanya saat dicek, ternyata sebagian besar hasil tes PNS tersebut tidak memuaskan. Sehingga perlu dilakukan tes tersendiri.
"Hasil lelang kan masih banyak yang pas-pasan. Rata-rata mainnya di nilai C, D, E, dan seterusnya," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Ia pun menargetkan penggantian akan dilakukan sebelum tahun 2014, agar pekerjaan yang ditangani pejabat-pejabat tersebut dapat segera diteruskan. Sehingga program DKI serta penyerapan anggaran tidak terganggu.
"Paling nggak Desember. Cuma kita juga musti praduga tak bersalah kalau kasus-kasus itu diteruskan ke pengadilan," ujar Ahok. (Mvi/Sss)
