Para buruh masih akan melakukan aksi mogok nasional hingga Jumat 1 November 2013. Puluhan ribu buruh dari seluruh penjuru Jakarta diperkirakan melanjutkan aksinya di depan Kantor Jokowi.
"Besok kami akan teruskan aksi mogok nasional. Kami merencanakan 100 ribu buruh akan menginap di Balai Kota. Khusus forum buruh yang berada di DKI Jakarta," kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di gedung LBH Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Aksi itu dilakukan untuk tetap menuntut besaran upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp 3,7 juta. Said menegaskan seharusnya Gubernur DKI bernama lengkap Joko Widodo itu lebih memperhatikan nasib buruh, bukan mengurusi program Jakarta bebas monyet.
"Jokowi jangan urusin topeng monyet saja, mereka para pawang dibayar Rp 1 juta. Kita minta Rp 1 juta saja tidak bisa dipenuhi. Monyet mana ada nilainya, tapi ini buruh yang mempunyai nilai jual beli," tegas Said.
Said juga menolak keras besaran upah yang dibahas di Dewan Pengupahan karena dinilai tak sesuai dengan keinginan buruh. Upah yang dinilai layak bagi mereka adalah kenaikan 50% dari UMP DKI.
Jika tidak juga dikabulkan, mereka mengancam akan melakukan mogok dengan mengajak para pekerja formal dan informal di luar kawasan industri untuk mogok bekerja. (Ado/Ism)
"Besok kami akan teruskan aksi mogok nasional. Kami merencanakan 100 ribu buruh akan menginap di Balai Kota. Khusus forum buruh yang berada di DKI Jakarta," kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di gedung LBH Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Aksi itu dilakukan untuk tetap menuntut besaran upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp 3,7 juta. Said menegaskan seharusnya Gubernur DKI bernama lengkap Joko Widodo itu lebih memperhatikan nasib buruh, bukan mengurusi program Jakarta bebas monyet.
"Jokowi jangan urusin topeng monyet saja, mereka para pawang dibayar Rp 1 juta. Kita minta Rp 1 juta saja tidak bisa dipenuhi. Monyet mana ada nilainya, tapi ini buruh yang mempunyai nilai jual beli," tegas Said.
Said juga menolak keras besaran upah yang dibahas di Dewan Pengupahan karena dinilai tak sesuai dengan keinginan buruh. Upah yang dinilai layak bagi mereka adalah kenaikan 50% dari UMP DKI.
Jika tidak juga dikabulkan, mereka mengancam akan melakukan mogok dengan mengajak para pekerja formal dan informal di luar kawasan industri untuk mogok bekerja. (Ado/Ism)
