Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajak partai politik melakukan validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), agar tidak ada masalah di masa mendatang.
"Validasi DPT perlu melibatkan berbagai pihak, seperti Kementerian Dalam Negeri terkait e-KTP dan parpol, karena sebagai pengguna agar tidak ada yang komplain," kata Pramono di gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/11/2013).
Kendati, kata Pramono, hal terpenting adalah melibatkan parpol agar jangan sampai parpol nantinya merasa tidak dilibatkan. "Apabila semua pihak bisa duduk bersama untuk menyelesaikan masalah itu, maka dalam waktu 2 minggu akan selesai."
Pramono menekankan sebelum tahapan akhir penyelenggaraan pemilu maka DPT harus diselesaikan terlebih dahulu. Itu akan mencegah prasangka buruk dari setiap partai politik. "Persoalan DPT tidak secara langsung mempengaruhi proses pemilu yang akan ditetapkan. Ini jadi persoalan kalau pada saat hari H namun DPT tidak benar," tandasnya.
KPU pada Rabu 24 Oktober 2013 kemarin menunda pelaksanaan rekapitulasi penetapan DPT untuk Pemilu 2014 hingga 2 minggu mendatang setelah tanggal penundaan. Seharusnya, rekapitulasi DPT sudah harus ditetapkan Rabu, 23 0ktober 2013.
Sementara itu, Kemendagri juga menilai masih terdapat 20,3 juta pemilih yang namanya tidak tercantum dalam daftar Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), namun tercatat dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). (Rmn/Ism)
"Validasi DPT perlu melibatkan berbagai pihak, seperti Kementerian Dalam Negeri terkait e-KTP dan parpol, karena sebagai pengguna agar tidak ada yang komplain," kata Pramono di gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/11/2013).
Kendati, kata Pramono, hal terpenting adalah melibatkan parpol agar jangan sampai parpol nantinya merasa tidak dilibatkan. "Apabila semua pihak bisa duduk bersama untuk menyelesaikan masalah itu, maka dalam waktu 2 minggu akan selesai."
Pramono menekankan sebelum tahapan akhir penyelenggaraan pemilu maka DPT harus diselesaikan terlebih dahulu. Itu akan mencegah prasangka buruk dari setiap partai politik. "Persoalan DPT tidak secara langsung mempengaruhi proses pemilu yang akan ditetapkan. Ini jadi persoalan kalau pada saat hari H namun DPT tidak benar," tandasnya.
KPU pada Rabu 24 Oktober 2013 kemarin menunda pelaksanaan rekapitulasi penetapan DPT untuk Pemilu 2014 hingga 2 minggu mendatang setelah tanggal penundaan. Seharusnya, rekapitulasi DPT sudah harus ditetapkan Rabu, 23 0ktober 2013.
Sementara itu, Kemendagri juga menilai masih terdapat 20,3 juta pemilih yang namanya tidak tercantum dalam daftar Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), namun tercatat dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). (Rmn/Ism)
