Ribuan buruh masih mengepung kantor Gubernur DKI Jakarta Jokowi di Balaikota. Mereka bersikeras tak ingin beranjak hingga tuntutannya dipenuhi, ubah keputusan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI yang sebesar Rp 2,4 juta.
Kini massa berhadapan langsung dengan 500 aparat kepolisian. Hanya berjarak sekitar 50 meter, massa buruh berhadapan langsung dengan polisi. Suasana memanas. Ketegangan sedikit terasa.
Pantauan Liputan6.com di depan kantor Balaikota DKI, Jakarta, Kamis malam (1/11/2013), rintik hujan masih turun ketika polisi melalui pengeras suara mengimbau massa untuk membubarkan diri, karena batas waktu untuk melakukan aksi telah berakhir. Namun buruh masih bertahan.
Aparat gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat kini telah membentuk pagar betis. Sementara 2 unit water cannon dan 1 unit Barracuda telah bersiaga di lokasi. Hingga berita ini diturunkan, situasi masih aman. Belum terjadi bentrok.
"Kami tidak akan membubarkan diri. Kami akan mempertahankan harga diri kami. Ini adalah waktu yang menentukan bagi kami," teriak buruh.
Para buruh menolak pengesahan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 2014 sebesar Rp 2,4 juta. Buruh mengancam tak akan pergi hingga tuntutan UMP sebesar Rp 3,7 juta dipenuhi Jokowi dan jajarannya. (Ndy/Ism)
Kini massa berhadapan langsung dengan 500 aparat kepolisian. Hanya berjarak sekitar 50 meter, massa buruh berhadapan langsung dengan polisi. Suasana memanas. Ketegangan sedikit terasa.
Pantauan Liputan6.com di depan kantor Balaikota DKI, Jakarta, Kamis malam (1/11/2013), rintik hujan masih turun ketika polisi melalui pengeras suara mengimbau massa untuk membubarkan diri, karena batas waktu untuk melakukan aksi telah berakhir. Namun buruh masih bertahan.
Aparat gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat kini telah membentuk pagar betis. Sementara 2 unit water cannon dan 1 unit Barracuda telah bersiaga di lokasi. Hingga berita ini diturunkan, situasi masih aman. Belum terjadi bentrok.
"Kami tidak akan membubarkan diri. Kami akan mempertahankan harga diri kami. Ini adalah waktu yang menentukan bagi kami," teriak buruh.
Para buruh menolak pengesahan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 2014 sebesar Rp 2,4 juta. Buruh mengancam tak akan pergi hingga tuntutan UMP sebesar Rp 3,7 juta dipenuhi Jokowi dan jajarannya. (Ndy/Ism)
