Ketua Umum DPP Partai Gerindra Suhardi mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jangan memanfaatkan penundaan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional Pemilu 2014 dengan manipulasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Februari lalu.
Hal itu ia katakan menanggapi pernyataan Anggota KPU Hadar Navis Gumay yang menyebutkan lembaganya menemukan 14 juta data bermasalah tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini merupakan hasil penyandingan DP4 dengan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) KPU.
"Revisi semua kan bisa. Misalnya di Yogya, Kartu Keluarga (KK) nya satu juta, ini kan yang kita bersihkan 2,3 juta masa tidak bisa. Ini, jika benar-benar semua orang ikhlas membersihkan itu, maka jangan-jangan ini merupakan proyek (manipulasi Kemendagri dalam proyek e-KTP )," kata Suhardi di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2014).
Suhardi menuturkan, sebenarnya Kemendagri dan KPU dapat melibatkan semua pihak membersihkan DPT bermasalah. Ia menambahkan, masih banyak masyarakat seperti kalangan akademisi universitas di setiap provinsi, kabupaten/kota dengan ikhlas mensukseskan pelaksanaan pemilu 2014.
"Bisa bikin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan tematik KKN untuk bersihkan DPT," tutur Suhardi.
Kemendagri sebelumnya menyerahkan DP4 yang merupakan hasil sinkronisasi perekaman e-KTP dan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) yang berjumlah 190 juta pemilih yang diserahkan kepada KPU pada Februari lalu. KPU memutakhirkan DP4 pemerintah tersebut dengan data pemilu/pilkada terakhir yang kemudian menghasilkan DPSHP menjadi 186 juta pemilih.
Kemudian, setelah penundaan penetapaan DPT Nasional Pemilu 2014 pada akhir Oktober lalu, KPU kembali membersihkannya, dan sampai kemarin, DPT yang benar-benar bersih berjumlah 160 juta pemilih. (Ali)
Hal itu ia katakan menanggapi pernyataan Anggota KPU Hadar Navis Gumay yang menyebutkan lembaganya menemukan 14 juta data bermasalah tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini merupakan hasil penyandingan DP4 dengan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) KPU.
"Revisi semua kan bisa. Misalnya di Yogya, Kartu Keluarga (KK) nya satu juta, ini kan yang kita bersihkan 2,3 juta masa tidak bisa. Ini, jika benar-benar semua orang ikhlas membersihkan itu, maka jangan-jangan ini merupakan proyek (manipulasi Kemendagri dalam proyek e-KTP )," kata Suhardi di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2014).
Suhardi menuturkan, sebenarnya Kemendagri dan KPU dapat melibatkan semua pihak membersihkan DPT bermasalah. Ia menambahkan, masih banyak masyarakat seperti kalangan akademisi universitas di setiap provinsi, kabupaten/kota dengan ikhlas mensukseskan pelaksanaan pemilu 2014.
"Bisa bikin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan tematik KKN untuk bersihkan DPT," tutur Suhardi.
Kemendagri sebelumnya menyerahkan DP4 yang merupakan hasil sinkronisasi perekaman e-KTP dan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) yang berjumlah 190 juta pemilih yang diserahkan kepada KPU pada Februari lalu. KPU memutakhirkan DP4 pemerintah tersebut dengan data pemilu/pilkada terakhir yang kemudian menghasilkan DPSHP menjadi 186 juta pemilih.
Kemudian, setelah penundaan penetapaan DPT Nasional Pemilu 2014 pada akhir Oktober lalu, KPU kembali membersihkannya, dan sampai kemarin, DPT yang benar-benar bersih berjumlah 160 juta pemilih. (Ali)
