Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta agar buruh tidak membandingkan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) di DKI dengan daerah lain. Sebab, Pemprov DKI memiliki program-program mengurangi biaya hidup di Jakarta, seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Menurut politisi PDIP yang akrab disapa Jokowi itu, KJS diterapkan untuk mengurangi pengeluaran biaya kesehatan, KJP dapat mengurangi dana pendidikan, serta pembangunan rumah susun juga bisa menyediakan hunian murah bagi warga. Begitu juga dengan pembenahan transportasi umum di Jakarta, yang bisa membantu biaya komponen yang ada di Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
"Tolong ini dibedakan dengan daerah lain ya. Kita jangan dibanding-bandingin dengan daerah yang lain karena kita sudah memberikan pengurangan beban di sisi itu. Beda dong dengan daerah lain," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (4/11/2013).
Untuk itu, ia telah mencoba bertemu langsung dengan perwakilan buruh untuk membicarakan kenaikan UMP. Namun, mantan walikota Surakarta itu mengakui belum ada titik temu antara Pemporv DKI dengan buruh perihal besaran UMP di 2014. Ia pun meminta waktu untuk membahas hal itu dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI.
"Belum ketemu. Ada beberap informasi masuk ke saya, jadi saya mau konfrontir dengan Disnakertrans DKI," kata Jokowi.
Sebelumnya, pihak buruh mengaku kecewa dengan penetapan UMP Rp 2,4 juta di Jakarta yang dianggap lebih rendah dari daerah penyangga seperti Bekasi. Mereka menilai ibukota seharusnya menjadi barometer UMP untuk wilayah lain. (Mut)
Menurut politisi PDIP yang akrab disapa Jokowi itu, KJS diterapkan untuk mengurangi pengeluaran biaya kesehatan, KJP dapat mengurangi dana pendidikan, serta pembangunan rumah susun juga bisa menyediakan hunian murah bagi warga. Begitu juga dengan pembenahan transportasi umum di Jakarta, yang bisa membantu biaya komponen yang ada di Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
"Tolong ini dibedakan dengan daerah lain ya. Kita jangan dibanding-bandingin dengan daerah yang lain karena kita sudah memberikan pengurangan beban di sisi itu. Beda dong dengan daerah lain," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (4/11/2013).
Untuk itu, ia telah mencoba bertemu langsung dengan perwakilan buruh untuk membicarakan kenaikan UMP. Namun, mantan walikota Surakarta itu mengakui belum ada titik temu antara Pemporv DKI dengan buruh perihal besaran UMP di 2014. Ia pun meminta waktu untuk membahas hal itu dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI.
"Belum ketemu. Ada beberap informasi masuk ke saya, jadi saya mau konfrontir dengan Disnakertrans DKI," kata Jokowi.
Sebelumnya, pihak buruh mengaku kecewa dengan penetapan UMP Rp 2,4 juta di Jakarta yang dianggap lebih rendah dari daerah penyangga seperti Bekasi. Mereka menilai ibukota seharusnya menjadi barometer UMP untuk wilayah lain. (Mut)
