Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim sudah 'membersikan' 3,2 juta dari 10,4 juta data pemilih Pemilu 2014 yang bermasalah, yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). KPU menargetkan 4 Desember 2013 semua data perbaikan rampung, agar tidak ada warga negara yang kehilangan hak pilihnya.
"Target, ya sampai 4 Desember, yang sudah ditindaklanjut dan dibersihkan sudah ada 3,2 juta yang tersebar," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2013).
Ferry memaparkan mekanismenya, KPU pusat mengkoordinir KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah masing-masing. Yakni melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di masing-masing wilayah.
"Ya koordinasi dengan Kemendagri dan teman-teman KPU daerah juga koordinasi dengan Dukcapil. Kan masalahnya cuma enggak ada NIK yang 10,4 juta itu. Sedang untuk data selebihnya masih berproses di lengkapi," papar Ferry. (Rmn/Ism)
"Target, ya sampai 4 Desember, yang sudah ditindaklanjut dan dibersihkan sudah ada 3,2 juta yang tersebar," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2013).
Ferry memaparkan mekanismenya, KPU pusat mengkoordinir KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah masing-masing. Yakni melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di masing-masing wilayah.
"Ya koordinasi dengan Kemendagri dan teman-teman KPU daerah juga koordinasi dengan Dukcapil. Kan masalahnya cuma enggak ada NIK yang 10,4 juta itu. Sedang untuk data selebihnya masih berproses di lengkapi," papar Ferry. (Rmn/Ism)
