Ahok tidak merasa tersindir dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal penanganan kemacetan di Jakarta. Wakil Gubernur DKI bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu mengatakan, SBY tak hanya kali ini saja menyinggung masalah kemacetan di Jakarta.
"Pusat bantu kita kok. Dia Bukan nyindir kita. Orang aja itu. Itu dari zaman Pak Foke (Fauzi Bowo). Pak SBY udah marah-marah. Mungkin pas orang ngomong, terus Pak SBY ingat soal itu," kata Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu (6/11/2013).
Mantan Bupati Belitung Timur itu menambahkan, selama ini pemerintah pusat sudah memberikan dukungan terhadap program penyelesaian kemacetan di Ibukota. Bahkan, Ahok mengaku SBY meminta Pemprov DKI untuk segera menyelesaikan berbagai masalah lama ibukota yang belum selesai.
Ahok bahkan mengatakan hampir tidak ada program Pemprov DKI yang terkendala di pemerintah pusat. Dukungan pusat di antaranya menanggung 49 persen utang MRT, pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) untuk ERP, penambahan gerbong kereta api, jalan layang, dan lain-lain.
Oleh karena itu, Ahok menganggap tak ada keretakan hubungan antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta. Hubungan antara pusat dan DKI tetap terjalin sangat baik antar.
"Nggak nyindir menurut saya. Baru setahun kok. Bukan karena dia Presiden. Kalau nggak benar, saya bilang nggak benar kok. Aku mah cuek aja. Saya ngomong apa adanya," tutur dia.
Pun demikian dengan kebijakan mobil murah yang dibuat pemerintah pusat. Menurut Ahok, kebijakan itu tidak membuat hubungan Pemprov DKI dan pemerintah pusat menjadi renggang.
"Kalau soal mobil murah itu hal lain. Yang penting, kata Wapres, nanti kalau semua bus siap tidak ada lagi bensin subsidi. Ini jelas. Motor pun kita batasin jalurnya," ujar Ahok.
Saat melakukan silaturahmi dengan pengurus Kadin di Istana Bogor, Senin 4 November yang lalu, SBY menyebut setiap kepala daerah harus bertanggung jawab atas kemacetan di wilayahnya. SBY menjadikan DKI Jakarta sebagai contoh. Soal macet di Jakarta, Jokowi-lah yang harus menyelesaikannya.
Namun Jokowi punya pendapat masalah kemacetan harus diselesaikan antara pemerintah pusat dan daerah. Senergi keduanya diperlukan untuk menyelesaikan "penyakit kronis" Ibukota itu. (Eks/Ism)
"Pusat bantu kita kok. Dia Bukan nyindir kita. Orang aja itu. Itu dari zaman Pak Foke (Fauzi Bowo). Pak SBY udah marah-marah. Mungkin pas orang ngomong, terus Pak SBY ingat soal itu," kata Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu (6/11/2013).
Mantan Bupati Belitung Timur itu menambahkan, selama ini pemerintah pusat sudah memberikan dukungan terhadap program penyelesaian kemacetan di Ibukota. Bahkan, Ahok mengaku SBY meminta Pemprov DKI untuk segera menyelesaikan berbagai masalah lama ibukota yang belum selesai.
Ahok bahkan mengatakan hampir tidak ada program Pemprov DKI yang terkendala di pemerintah pusat. Dukungan pusat di antaranya menanggung 49 persen utang MRT, pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) untuk ERP, penambahan gerbong kereta api, jalan layang, dan lain-lain.
Oleh karena itu, Ahok menganggap tak ada keretakan hubungan antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta. Hubungan antara pusat dan DKI tetap terjalin sangat baik antar.
"Nggak nyindir menurut saya. Baru setahun kok. Bukan karena dia Presiden. Kalau nggak benar, saya bilang nggak benar kok. Aku mah cuek aja. Saya ngomong apa adanya," tutur dia.
Pun demikian dengan kebijakan mobil murah yang dibuat pemerintah pusat. Menurut Ahok, kebijakan itu tidak membuat hubungan Pemprov DKI dan pemerintah pusat menjadi renggang.
"Kalau soal mobil murah itu hal lain. Yang penting, kata Wapres, nanti kalau semua bus siap tidak ada lagi bensin subsidi. Ini jelas. Motor pun kita batasin jalurnya," ujar Ahok.
Saat melakukan silaturahmi dengan pengurus Kadin di Istana Bogor, Senin 4 November yang lalu, SBY menyebut setiap kepala daerah harus bertanggung jawab atas kemacetan di wilayahnya. SBY menjadikan DKI Jakarta sebagai contoh. Soal macet di Jakarta, Jokowi-lah yang harus menyelesaikannya.
Namun Jokowi punya pendapat masalah kemacetan harus diselesaikan antara pemerintah pusat dan daerah. Senergi keduanya diperlukan untuk menyelesaikan "penyakit kronis" Ibukota itu. (Eks/Ism)
