Amerika Serikat dan Autralia diduga melakukan penyadapan terhadap pemerintah Indonesia. Untuk mencegah penyadapan terulang, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, pemerintah tengah membentuk Cyber Army sebagai tameng.
"Cyber Army itu sistem informasinya harus lengkap. Sistem komunikasi dengan satelit ini sedang dibangun," kata Purnomo di kantor Kementerian Pertahan, Jakarta, Rabu (6/11/2013).
"Kan nggak bisa cepat," tegasnya.
Menanggapi penyadapan yang di lakukan pemerintah AS dan Australia, jelas Purnomo, pemerintah Indonesia akan bersikap keras. Apabila tindakan tersebut benar dilakukan dalam memata-matai pemerintah Indonesia.
"Apabila terjadi penyadapan secara keseluruhan yakni seluruh instansi pemerintahan Indonesia, kami akan keras kepada mereka. Namun akan dipastikan dahulu kebenaran penyadapan," terang dia.
Namun Purnomo tidak mau berandai-andai, apa kebijakan yang akan diambil pemerintah Indonesia apabila penyadapan tersebut benar dilakukan. Dia meminta semua pihak untuk bersabar terkait hasil pertemuan kedua pemerintah tersebut.
"Kami mau pastikan terlebih dahulu dan kami tidak mau berandai-andai," tandasnya.
Informasi mengenai dugaan Kedutaan Besar Australida dan AS di Jakarta menjadi salah satu dari 90 pos yang memiliki fasilitas penyadapan negara tersebut, didasarkan kesaksian Edward Snowden yang kemudian dikutip Sydney Herald Tribune dan beberapa media lainnya.
Koran itu memberitakan peta rahasia yang berisi 90 daftar fasilitas pengintaian di seluruh dunia. Di wilayah Asia, fasilitas penyadapan itu antara lain terdapat di Kedubes AS di Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur, dan Yangoon. (Mut)
"Cyber Army itu sistem informasinya harus lengkap. Sistem komunikasi dengan satelit ini sedang dibangun," kata Purnomo di kantor Kementerian Pertahan, Jakarta, Rabu (6/11/2013).
"Kan nggak bisa cepat," tegasnya.
Menanggapi penyadapan yang di lakukan pemerintah AS dan Australia, jelas Purnomo, pemerintah Indonesia akan bersikap keras. Apabila tindakan tersebut benar dilakukan dalam memata-matai pemerintah Indonesia.
"Apabila terjadi penyadapan secara keseluruhan yakni seluruh instansi pemerintahan Indonesia, kami akan keras kepada mereka. Namun akan dipastikan dahulu kebenaran penyadapan," terang dia.
Namun Purnomo tidak mau berandai-andai, apa kebijakan yang akan diambil pemerintah Indonesia apabila penyadapan tersebut benar dilakukan. Dia meminta semua pihak untuk bersabar terkait hasil pertemuan kedua pemerintah tersebut.
"Kami mau pastikan terlebih dahulu dan kami tidak mau berandai-andai," tandasnya.
Informasi mengenai dugaan Kedutaan Besar Australida dan AS di Jakarta menjadi salah satu dari 90 pos yang memiliki fasilitas penyadapan negara tersebut, didasarkan kesaksian Edward Snowden yang kemudian dikutip Sydney Herald Tribune dan beberapa media lainnya.
Koran itu memberitakan peta rahasia yang berisi 90 daftar fasilitas pengintaian di seluruh dunia. Di wilayah Asia, fasilitas penyadapan itu antara lain terdapat di Kedubes AS di Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur, dan Yangoon. (Mut)
