Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Akil Siradj meminta pemerintah membersihkan pemilu 2014 dari kampanye hitam, baik yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun perorangan.
"Pemerintah harus menindak tegas individu maupun LSM yang melakukan kampanye hitam untuk menggagalkan pemilu," kata Said di kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2013).
Said mengungkapkan, kampanye hitam yang ia maksud adalah adanya upaya pihak tertentu yang menyebarluaskan paham bahwa pemilu itu haram atau tidak baik. Bahkan, menyebut DPR itu sebagai thogut atau berhala.
"Karena ada sebagian warga negara Indonesia mengaggap pemilu haram seperti makan babi. Lalu produk pemilu thogut . Itu harus ditindak jika ada pendapat seperti itu," ungkap Said.
Said menambahkan, pendapat seperti itu sangat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apalagi Indonesia sedang menuju negara yang bermartabat dalam berdemokrasi.
"Wibawa pemerintah bisa habis kalau paham seperti itu dibiarkan. Ketika Indonesia Raya dilantunkan ada di antara mereka yang tidak berdiri, dan ini kan masih dibiarkan. Apel bendera tidak mau. Ada yang menganggap musyrik," ujar pria asli Cirebon tersebut.
Karena itu pula, Said meminta pemerintah memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, agar memiliki wawasan tentang pentingnya pemilu dan memotivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. (Rmn/Sss)
"Pemerintah harus menindak tegas individu maupun LSM yang melakukan kampanye hitam untuk menggagalkan pemilu," kata Said di kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2013).
Said mengungkapkan, kampanye hitam yang ia maksud adalah adanya upaya pihak tertentu yang menyebarluaskan paham bahwa pemilu itu haram atau tidak baik. Bahkan, menyebut DPR itu sebagai thogut atau berhala.
"Karena ada sebagian warga negara Indonesia mengaggap pemilu haram seperti makan babi. Lalu produk pemilu thogut . Itu harus ditindak jika ada pendapat seperti itu," ungkap Said.
Said menambahkan, pendapat seperti itu sangat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apalagi Indonesia sedang menuju negara yang bermartabat dalam berdemokrasi.
"Wibawa pemerintah bisa habis kalau paham seperti itu dibiarkan. Ketika Indonesia Raya dilantunkan ada di antara mereka yang tidak berdiri, dan ini kan masih dibiarkan. Apel bendera tidak mau. Ada yang menganggap musyrik," ujar pria asli Cirebon tersebut.
Karena itu pula, Said meminta pemerintah memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, agar memiliki wawasan tentang pentingnya pemilu dan memotivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. (Rmn/Sss)
