Penyerapan anggaran belanja Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap tahun selalu lebih cepat dibandingkan belanja barang dan modal. Sepanjang Januari-Oktober 2013, pemerintah telah menggelontorkan dana hingga Rp 187,5 triliun untuk biaya PNS.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPN) Kementerian Keuangan melaporkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) untuk belanja (gaji, tunjangan, dan lainnya) PNS sebesar Rp 187,5 triliun atau 80,5% dari proyeksi Rp 233 triliun.
Belanja pegawai masuk dalam anggaran belanja pemerintah pusat yang ditargetkan dalam APBN-P 2013 sebesar Rp 1.196,8 triliun dan sudah terserap 67,6% sebesar Rp 808,7 triliun.
Sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp 1.238 triliun. Angka itu setara dengan 71,7% dari APBN-P tahun ini sebesar Rp 1.726,2 triliun.
Sementara itu, dikutip dari data DJPN, belanja barang dan modal tercatat belum mencapai separuh dari target APBN-P. Realisasi belanja barang dalam kurun waktu sepuluh bulan ini hanya mencapai Rp 97,6 triliun atau 47,3% dari patokan pemerintah Rp 206,5 triliun.
Anggaran belanja modal hingga 31 Oktober ini hanya terserap 45,4% atau Rp 87,4 triliun dibandingkan target sebesar Rp 192,6 triliun.
Belanja sosial terserap Rp 65,7 triliun atau 79,6% dari APBN-P Rp 82,5 triliun. Sedangkan belanja lainnya dari target Rp 19,3 triliun, baru terserap Rp 1,6 triliun atau 8,2%.(Fik/Nur/*)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPN) Kementerian Keuangan melaporkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) untuk belanja (gaji, tunjangan, dan lainnya) PNS sebesar Rp 187,5 triliun atau 80,5% dari proyeksi Rp 233 triliun.
Belanja pegawai masuk dalam anggaran belanja pemerintah pusat yang ditargetkan dalam APBN-P 2013 sebesar Rp 1.196,8 triliun dan sudah terserap 67,6% sebesar Rp 808,7 triliun.
Sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp 1.238 triliun. Angka itu setara dengan 71,7% dari APBN-P tahun ini sebesar Rp 1.726,2 triliun.
Sementara itu, dikutip dari data DJPN, belanja barang dan modal tercatat belum mencapai separuh dari target APBN-P. Realisasi belanja barang dalam kurun waktu sepuluh bulan ini hanya mencapai Rp 97,6 triliun atau 47,3% dari patokan pemerintah Rp 206,5 triliun.
Anggaran belanja modal hingga 31 Oktober ini hanya terserap 45,4% atau Rp 87,4 triliun dibandingkan target sebesar Rp 192,6 triliun.
Belanja sosial terserap Rp 65,7 triliun atau 79,6% dari APBN-P Rp 82,5 triliun. Sedangkan belanja lainnya dari target Rp 19,3 triliun, baru terserap Rp 1,6 triliun atau 8,2%.(Fik/Nur/*)
