Dunia kerja di tanah air hingga kini masih didominasi oleh pekerja yang hanya mengantongi pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD). Tercatat 52 juta orang atau separuh dari total angkatan kerja di Indonesia memiliki pendidikan yang tergolong rendah.
Menghadapi realitas tersebut, Menteri Keuangan Chatib Basri mengakui seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk meningkat keterampilan pekerja tamatan SD tersebut melalui berbagai bentuk pelatihan.
"Kalau kita harus sekolahkan lulusan SD sampai jenjang Universitas kan kelamaan, makanya jangka pendek solusinya vocational training (pelatihan kejuruan). Jangan harapkan mereka jadi PhD, tapi paling penting supaya misalnya menggunakan mesin bubut tidak salah, setrika tidak gosong," ujar Chatib di kantornya, Jakarta, Jumat (8/11/2013).
Chatib mengakui, seluruh masyarakat selama ini bercita-cita untuk mengantongi ijazah dari perguruan tinggi. Namun tak banyak masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan pelatihan kejuruan.
Dari pemikiran tersebut, pemerintah pun berencana mengeluarkan kebijakan insentif untuk penyelenggaraan aktivitas pelatihan bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Insentif nantinya bisa diberikan dalam bentuk pengurangan pajak (tax deduction) atau tax allowance.
Langkah tersebut dianggap lebih baik daripada memberikan jaminan tunjangan pengangguran bagi penduduk Indonesia. Chatib menyontohkan, saat ini pemerintah Australia menghadapi persoalan tingginya angka pengangguran karena kebijakannya memberikan jaminan tunjangan pengangguran bagi warganya yang tidak bekerja.
"Jadi kalau bekerja upahnya kecil, lebih baik jadi pengangguran," tukas dia.(Fik/Shd)
Menghadapi realitas tersebut, Menteri Keuangan Chatib Basri mengakui seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk meningkat keterampilan pekerja tamatan SD tersebut melalui berbagai bentuk pelatihan.
"Kalau kita harus sekolahkan lulusan SD sampai jenjang Universitas kan kelamaan, makanya jangka pendek solusinya vocational training (pelatihan kejuruan). Jangan harapkan mereka jadi PhD, tapi paling penting supaya misalnya menggunakan mesin bubut tidak salah, setrika tidak gosong," ujar Chatib di kantornya, Jakarta, Jumat (8/11/2013).
Chatib mengakui, seluruh masyarakat selama ini bercita-cita untuk mengantongi ijazah dari perguruan tinggi. Namun tak banyak masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan pelatihan kejuruan.
Dari pemikiran tersebut, pemerintah pun berencana mengeluarkan kebijakan insentif untuk penyelenggaraan aktivitas pelatihan bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Insentif nantinya bisa diberikan dalam bentuk pengurangan pajak (tax deduction) atau tax allowance.
Langkah tersebut dianggap lebih baik daripada memberikan jaminan tunjangan pengangguran bagi penduduk Indonesia. Chatib menyontohkan, saat ini pemerintah Australia menghadapi persoalan tingginya angka pengangguran karena kebijakannya memberikan jaminan tunjangan pengangguran bagi warganya yang tidak bekerja.
"Jadi kalau bekerja upahnya kecil, lebih baik jadi pengangguran," tukas dia.(Fik/Shd)
