Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mendatangi Kantor Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) untuk meminta dukungan sekaligus menjelaskan fungsi dan kedudukan MK dalam konteks ketatanegaraan.
"Saya datang ke PB HMI untuk menghadiri undangan serta meminta dorongan (dukungan) dari adik-adik HMI," kata Hamdan di Kantor PB HMI dalam dalam dialog bertema 'Rekonstruksi MK Pasca-penangkapan Akil Mochtar' di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2013) malam.
Dalam kesempatan itu Hamdan mengatakan pentingnya memahami konstitusi secara luas serta keberadaan MK selaku pilar konstitusi sangat penting bagi kehidupan bernegara. Dia menyesalkan adanya tuntutan pembubaran MK pasca-tertangkapnya mantan Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK. Sebab menurut dia, tanpa MK, negara ibarat kehilangan satu kaki.
"Keberadaan MK itu untuk menentukan mana kebijakan negara yang bertentangan dengan konstitusi dan mana yang tidak. MK juga diberikan kewenangan untuk menjamin pemilihan umum sebagai wujud demokrasi itu berjalan sesuai konstitusi dengan jujur dan adil," ujar Hamdan.
Dia mencontohkan, mekanisme perumusan undang-undang atau aturan di DPR umumnya mengandalkan suara kelompok mayoritas. Sehingga bukan tidak mungkin pada suatu ketika kelompok mayoritas itu memanfaatkan suaranya untuk membuat aturan yang hanya menguntungkan kelompoknya.
"Oleh karena itu kehadiran MK penting juga sebagai sarana kelompok minoritas yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar, untuk mengajukan uji materi," terangnya.
Ketua MK, Hamdan Zoelva juga tidak menampik bahwa keterlibatan Akil Mochtar dalam tindak pidana korupsi menjadi pukulan berat, tidak saja bagi masyarakat namun juga bagi seluruh hakim dan pegawai MK. Namun dia menekankan bahwa pihaknya bersungguh-sungguh berupaya mengembalikan citra dan kewibawaan MK.
"Oleh karena itu saya selalu memberikan akses seluas-luasnya bagi KPK untuk menelusuri siapa-siapa saja yang terlibat. Kita ingin bersihkan dulu MK ini, supaya clear semuanya," kata dia.
Sementara itu Ketua umum PB HMI Arief Rosyid Hasan mengatakan bahwa kepemimpinan MK yang baru di bawah Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat ini mewarisi persoalan sekaligus tumpukan tantangan ke depan. Dalam perspektif HMI, kata dia, kepemimpinan baru itu memiliki dua tantangan.
Pertama, menjaga integritas diri dan institusi MK dari kooptasi dan intervensi kekuatan luar manapun yang berpotensi menyesatkan tugas dan kewenangan MK. Kedua, memulihkan kepercayaan publik dengan membuktikan integritas MK dalam memutuskan perkara-perkara konstitusi, sekaligus menghindarkan Indonesia dari ancaman deligitimasi atas kehidupan ketatanegaraan.
"Dalam dua hal inilah kita bisa optimistis dan waspada sekaligus, menjadi pendorong dan penjaga integritas institusi MK dalam menjalankan tugasnya, agar kehidupan ketatanegaraan kita berjalan di atas jalur yang semestinya," tukas Arief. (Ant/Dji/Tnt)
"Saya datang ke PB HMI untuk menghadiri undangan serta meminta dorongan (dukungan) dari adik-adik HMI," kata Hamdan di Kantor PB HMI dalam dalam dialog bertema 'Rekonstruksi MK Pasca-penangkapan Akil Mochtar' di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2013) malam.
Dalam kesempatan itu Hamdan mengatakan pentingnya memahami konstitusi secara luas serta keberadaan MK selaku pilar konstitusi sangat penting bagi kehidupan bernegara. Dia menyesalkan adanya tuntutan pembubaran MK pasca-tertangkapnya mantan Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK. Sebab menurut dia, tanpa MK, negara ibarat kehilangan satu kaki.
"Keberadaan MK itu untuk menentukan mana kebijakan negara yang bertentangan dengan konstitusi dan mana yang tidak. MK juga diberikan kewenangan untuk menjamin pemilihan umum sebagai wujud demokrasi itu berjalan sesuai konstitusi dengan jujur dan adil," ujar Hamdan.
Dia mencontohkan, mekanisme perumusan undang-undang atau aturan di DPR umumnya mengandalkan suara kelompok mayoritas. Sehingga bukan tidak mungkin pada suatu ketika kelompok mayoritas itu memanfaatkan suaranya untuk membuat aturan yang hanya menguntungkan kelompoknya.
"Oleh karena itu kehadiran MK penting juga sebagai sarana kelompok minoritas yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar, untuk mengajukan uji materi," terangnya.
Ketua MK, Hamdan Zoelva juga tidak menampik bahwa keterlibatan Akil Mochtar dalam tindak pidana korupsi menjadi pukulan berat, tidak saja bagi masyarakat namun juga bagi seluruh hakim dan pegawai MK. Namun dia menekankan bahwa pihaknya bersungguh-sungguh berupaya mengembalikan citra dan kewibawaan MK.
"Oleh karena itu saya selalu memberikan akses seluas-luasnya bagi KPK untuk menelusuri siapa-siapa saja yang terlibat. Kita ingin bersihkan dulu MK ini, supaya clear semuanya," kata dia.
Sementara itu Ketua umum PB HMI Arief Rosyid Hasan mengatakan bahwa kepemimpinan MK yang baru di bawah Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat ini mewarisi persoalan sekaligus tumpukan tantangan ke depan. Dalam perspektif HMI, kata dia, kepemimpinan baru itu memiliki dua tantangan.
Pertama, menjaga integritas diri dan institusi MK dari kooptasi dan intervensi kekuatan luar manapun yang berpotensi menyesatkan tugas dan kewenangan MK. Kedua, memulihkan kepercayaan publik dengan membuktikan integritas MK dalam memutuskan perkara-perkara konstitusi, sekaligus menghindarkan Indonesia dari ancaman deligitimasi atas kehidupan ketatanegaraan.
"Dalam dua hal inilah kita bisa optimistis dan waspada sekaligus, menjadi pendorong dan penjaga integritas institusi MK dalam menjalankan tugasnya, agar kehidupan ketatanegaraan kita berjalan di atas jalur yang semestinya," tukas Arief. (Ant/Dji/Tnt)
