Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan mengungkapkan terdapat indikasi jika penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dan Australia terhadap pemerintah Indonesia terpusat di Kantor Kedutaan Besar kedua negara tersebut di Jakarta.
Hal itu pula yang pernah ia sampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) lantaran terdapat kegiatan renovasi di Kantor Dubes Amerika Serikat yang terletak tak jauh dari Balai Kota Jakarta atau kantor Jokowi.
"Sekarang itu kan ada pembangunan gedung di Kedubes AS. Ketika itu saya ungkapkan Jokowi jangan ho-oh ho-oh saja terhadap keinginan AS untuk renovasi," ujar Ramadhan di Cikini, Jakarta, Sabtu (9/11/2013).
Menurutnya, dia mengatakan hal itu agar Jokowi ikut mengawasi jalannya renovasi. "Kita harus pastikan di sana tidak dibangun fasilitas atau instalasi yang merusak dan merugikan kepentingan kita," lanjutnya.
Namun, saran itu malah menuai reaksi keras dari para pendukung Jokowi. Padahal, lanjut Ramadhan, masukan tersebut bukan sebagai bentuk kritikan kepada Jokowi, melainkan upaya menekan pemerintah AS dan Australia agar menghormati kedaulatan negeri ini.
"Tapi saya malah di-bully pendukung Jokowi. Jadi saya bingung juga. Sasaran saya di sini adalah AS dan Australia, bukan Jokowi. Ya susahnya ya itu, Jokowi sepertinya tidak bisa dikritisi. Kayak Tuhan saja tidak bisa dikritisi," cetus dia.
Yang jelas, kata Ramadhan, informasi mengenai upaya penyadapan yang dilakukan AS dan Australia terpusat di Kedubes mereka di Jakarta harus segera diklarifikasi. "Bener tidak sih yang dilakukan AS dan Australia menggunakan Dubes sebagai pusat penyadapan? Itu harus dijawab," tegasnya.
Tak hanya itu, dia juga menyatakan pemerintah sudah siap untuk mengambil langkah tegas seperti memutuskan hubungan diplomatik atas aksi negara lain menyadap Indonesia. "Kita siap dengan kemungkinan terburuk," ujar Ramadhan. (Ado/Sss)
Hal itu pula yang pernah ia sampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) lantaran terdapat kegiatan renovasi di Kantor Dubes Amerika Serikat yang terletak tak jauh dari Balai Kota Jakarta atau kantor Jokowi.
"Sekarang itu kan ada pembangunan gedung di Kedubes AS. Ketika itu saya ungkapkan Jokowi jangan ho-oh ho-oh saja terhadap keinginan AS untuk renovasi," ujar Ramadhan di Cikini, Jakarta, Sabtu (9/11/2013).
Menurutnya, dia mengatakan hal itu agar Jokowi ikut mengawasi jalannya renovasi. "Kita harus pastikan di sana tidak dibangun fasilitas atau instalasi yang merusak dan merugikan kepentingan kita," lanjutnya.
Namun, saran itu malah menuai reaksi keras dari para pendukung Jokowi. Padahal, lanjut Ramadhan, masukan tersebut bukan sebagai bentuk kritikan kepada Jokowi, melainkan upaya menekan pemerintah AS dan Australia agar menghormati kedaulatan negeri ini.
"Tapi saya malah di-bully pendukung Jokowi. Jadi saya bingung juga. Sasaran saya di sini adalah AS dan Australia, bukan Jokowi. Ya susahnya ya itu, Jokowi sepertinya tidak bisa dikritisi. Kayak Tuhan saja tidak bisa dikritisi," cetus dia.
Yang jelas, kata Ramadhan, informasi mengenai upaya penyadapan yang dilakukan AS dan Australia terpusat di Kedubes mereka di Jakarta harus segera diklarifikasi. "Bener tidak sih yang dilakukan AS dan Australia menggunakan Dubes sebagai pusat penyadapan? Itu harus dijawab," tegasnya.
Tak hanya itu, dia juga menyatakan pemerintah sudah siap untuk mengambil langkah tegas seperti memutuskan hubungan diplomatik atas aksi negara lain menyadap Indonesia. "Kita siap dengan kemungkinan terburuk," ujar Ramadhan. (Ado/Sss)
