Disebut-sebut menerima Rp 250 juta dari proyek gedung baru DPR beberapa bulan lalu, Ketua DPR Marzuki Alie menyajikan cerita versinya.
Menurut Marzuki, proyek senilai Rp 1,8 triliun itu dihentikan justru karena permintaan dari dirinya. Proyek pembangunan gedung baru itu sudah ada sejak periode 2004-2009 lalu. Namun, ia langsung mengambil langkah membatalkannya lantaran sudah mencium ada permainan dalam proyek tersebut.
"Terkait gedung DPR, kalau Marzuki Alie tidak peduli, Rp 1,8 triliun itu sudah ditender. Karena sudah masuk anggaran. Ada semua selesai tinggal tender, saya minta waktu itu, dihitung kembali angka itu. Menurut saya, tidak wajar dan saya minta disosialisasikan kembali," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/11/2013).
Calon presiden peserta Konvensi Partai Demokrat ini menjelaskan keputusannya itu mendapat perlawanan dari anggota Badan Uruan Rumah Tangga (BURT). Namun, ia enggan menyebut siapa orang yang menolak proyek ini dibatalkan.
"Akhirnya turun Rp 1,5 triliun dari Rp 1,8 triliun. Saya ribut dengan oknum BURT yang marah dan bilang, 'Pak Ketua, ini hasil rapat. Kenapa Pak Ketua mau batal-batalin?'" tutur Marzuki.
"Saya bilang silakan, saya enggak ikut campur tapi saya minta tetap disosialisasikan. Karena itu disosialisasikan, publik marah, terus akhirnya Kepala Biro Harbangin (Pemeliharaan Bangunan dan Istalasi ) saya panggil," tambahnya.
Keanehan lain, saat Kepala Biro Harbangin Sekretariat Jenderal DPR yang bertanggung jawab proyek itu bukan dari ahli teknik sipil, Marzuki pun meminta orang itu segera diganti.
"Saya panggil Bu Setjen, tidak pas, tidak punya kompetensi untuk kawal proyek Rp 1 T. Saya telepon Pak Joko Kirmanto, minta kirim orang eselon 2 yang mengerti persoalan sipil, tidak macem-macem, punya idealisme. Pak Joko kirim Sumirat. Saya panggil setelah yang bersangkutan diangkat Kepala Biro Harbangin," tegas Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.
"Pak Sumirat, Anda dikirim Pak Joko. Anda kerja yang baik, tidak ada titipan Pak Marzuki Alie. Saya minta Anda hitung lagi, turun jadi Rp 1,1 triliun. Saya nggak puas, hitung lagi di bawah Rp 1 T. Akhirnya bisa. Tapi ada fraksi datang ke saya dan protes, tidak terima karena terima uang kekecilan yang katanya dari saya," lanjut Marzuki.
Lalu, saya mengontak Meneg BUMN Mustapa Abubakar. "Saya bilang, Pak, pecat itu direkturnya. Direktur nggak bener, bagi-bagi uang," imbuhnya.
Marzuki sebelumnya ditengarai sebagai salah satu anggota DPR yang kecipratan duit dalam proyek yang akhirnya batal tersebut. Dalam laporan majalah Tempo pekan ini, Marzuki disebut menerima Rp 250 juta pada 2010 dari perusahaan calon penggarap proyek.
Namun, kendati mengaku tahu ada sogokan di balik proyek itu, Marzuki enggan menyebut siapa-siapa yang terlibat. Marzuki mengklaim, turunnya nilai proyek yang sebelumnya bernilai Rp 1,8 triliun menjadi Rp 1,16 triliun merupakan andil besarnya.
Selain Marzuki, majalah Tempo juga menyebut Anas Urbaningrum kecipratan Rp 500 juta dalam proyek gedung setinggi 36 lantai itu. Politikus Partai Gerindra, Pius Lustrilanang, juga disebut kebagian Rp 1,5 miliar pada 2010.
Sumber Tempo menyebutkan, kendati akhirnya proyek itu batal lantaran ditentang banyak pihak, uang miliaran rupiah sudah kadung ditebar ke beberapa politikus di Senayan. PT Adhi Karya, calon peserta tender, disebut telah mengalirkan Rp 21 miliar ke beberapa politikus. (Ali/Yus)
Menurut Marzuki, proyek senilai Rp 1,8 triliun itu dihentikan justru karena permintaan dari dirinya. Proyek pembangunan gedung baru itu sudah ada sejak periode 2004-2009 lalu. Namun, ia langsung mengambil langkah membatalkannya lantaran sudah mencium ada permainan dalam proyek tersebut.
"Terkait gedung DPR, kalau Marzuki Alie tidak peduli, Rp 1,8 triliun itu sudah ditender. Karena sudah masuk anggaran. Ada semua selesai tinggal tender, saya minta waktu itu, dihitung kembali angka itu. Menurut saya, tidak wajar dan saya minta disosialisasikan kembali," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/11/2013).
Calon presiden peserta Konvensi Partai Demokrat ini menjelaskan keputusannya itu mendapat perlawanan dari anggota Badan Uruan Rumah Tangga (BURT). Namun, ia enggan menyebut siapa orang yang menolak proyek ini dibatalkan.
"Akhirnya turun Rp 1,5 triliun dari Rp 1,8 triliun. Saya ribut dengan oknum BURT yang marah dan bilang, 'Pak Ketua, ini hasil rapat. Kenapa Pak Ketua mau batal-batalin?'" tutur Marzuki.
"Saya bilang silakan, saya enggak ikut campur tapi saya minta tetap disosialisasikan. Karena itu disosialisasikan, publik marah, terus akhirnya Kepala Biro Harbangin (Pemeliharaan Bangunan dan Istalasi ) saya panggil," tambahnya.
Keanehan lain, saat Kepala Biro Harbangin Sekretariat Jenderal DPR yang bertanggung jawab proyek itu bukan dari ahli teknik sipil, Marzuki pun meminta orang itu segera diganti.
"Saya panggil Bu Setjen, tidak pas, tidak punya kompetensi untuk kawal proyek Rp 1 T. Saya telepon Pak Joko Kirmanto, minta kirim orang eselon 2 yang mengerti persoalan sipil, tidak macem-macem, punya idealisme. Pak Joko kirim Sumirat. Saya panggil setelah yang bersangkutan diangkat Kepala Biro Harbangin," tegas Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.
"Pak Sumirat, Anda dikirim Pak Joko. Anda kerja yang baik, tidak ada titipan Pak Marzuki Alie. Saya minta Anda hitung lagi, turun jadi Rp 1,1 triliun. Saya nggak puas, hitung lagi di bawah Rp 1 T. Akhirnya bisa. Tapi ada fraksi datang ke saya dan protes, tidak terima karena terima uang kekecilan yang katanya dari saya," lanjut Marzuki.
Lalu, saya mengontak Meneg BUMN Mustapa Abubakar. "Saya bilang, Pak, pecat itu direkturnya. Direktur nggak bener, bagi-bagi uang," imbuhnya.
Marzuki sebelumnya ditengarai sebagai salah satu anggota DPR yang kecipratan duit dalam proyek yang akhirnya batal tersebut. Dalam laporan majalah Tempo pekan ini, Marzuki disebut menerima Rp 250 juta pada 2010 dari perusahaan calon penggarap proyek.
Namun, kendati mengaku tahu ada sogokan di balik proyek itu, Marzuki enggan menyebut siapa-siapa yang terlibat. Marzuki mengklaim, turunnya nilai proyek yang sebelumnya bernilai Rp 1,8 triliun menjadi Rp 1,16 triliun merupakan andil besarnya.
Selain Marzuki, majalah Tempo juga menyebut Anas Urbaningrum kecipratan Rp 500 juta dalam proyek gedung setinggi 36 lantai itu. Politikus Partai Gerindra, Pius Lustrilanang, juga disebut kebagian Rp 1,5 miliar pada 2010.
Sumber Tempo menyebutkan, kendati akhirnya proyek itu batal lantaran ditentang banyak pihak, uang miliaran rupiah sudah kadung ditebar ke beberapa politikus di Senayan. PT Adhi Karya, calon peserta tender, disebut telah mengalirkan Rp 21 miliar ke beberapa politikus. (Ali/Yus)
