Masyarakat Indonesia dinilai belum menyadari pentingnya prinsip-prinsip yang mendasari mengenai manfaat pajak untuk pembangunan ekonomi. Selain itu, sistem perpajakan dinilai rumit dan sukar dipahami oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Koordinator Nasional Aliansi Mahasiswa Sehati Nusantara Luqman Hakim, dalam acara diskusi publik "Pemimpin Bangsa Bicara tentang Pajak dan Indonesia Mandiri, Rabu (13/11/2013).
"Sebagian besar orang Indonesia terlalu miskin untuk membayar pajak, hanya orang kaya yang harus membayar pajak," tutur Luqman, Rabu (13/11/2013).
Lebih lanjut ia mengatakan, memasuki tahun 2014, sebagai bangsa Indonesia akan mengalami peralihan kekuasaan nasional secara sah melalui Pemilu yang demokratis.
Munculnya seorang pemimpin nasional dengan komitmen akan pembangunan terhadap perpajakan adalah sebuah keharusan agar bangsa Indonesia semakin kuat secara ekonomi dan sukses dalam pembangunan nasional. Apalagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 80% ditopang oleh sektor pajak.
"Oleh sebab itu, sebagai kaum muda, kita harus meminta keseriusan para calon pemimpin nasional untuk membangun sektor perpajakan," tutur Lukman.
Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan Aliansi Mahasiswa Sehati Nusantara Universitas Islam Negeri (UIN) menyelanggarakan diskusi publik "Pemimpin Bangsa Bicara tentang Pajak dan Indonesia Mandiri". Tema yang diusung pada diskusi ini yaitu Komitmen Membangun pajak Menuju Indonesia yang Lebih Baik.
Diskusi ini dihadiri oleh Direktur Pelayanan Penyuluhan Humas Pajak Dirjen Pajak Kismantoro Petrus dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan dilaksanakan di Auditorium Syahida Inn UIN, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. (Dny/Ahm)
Hal itu disampaikan Koordinator Nasional Aliansi Mahasiswa Sehati Nusantara Luqman Hakim, dalam acara diskusi publik "Pemimpin Bangsa Bicara tentang Pajak dan Indonesia Mandiri, Rabu (13/11/2013).
"Sebagian besar orang Indonesia terlalu miskin untuk membayar pajak, hanya orang kaya yang harus membayar pajak," tutur Luqman, Rabu (13/11/2013).
Lebih lanjut ia mengatakan, memasuki tahun 2014, sebagai bangsa Indonesia akan mengalami peralihan kekuasaan nasional secara sah melalui Pemilu yang demokratis.
Munculnya seorang pemimpin nasional dengan komitmen akan pembangunan terhadap perpajakan adalah sebuah keharusan agar bangsa Indonesia semakin kuat secara ekonomi dan sukses dalam pembangunan nasional. Apalagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 80% ditopang oleh sektor pajak.
"Oleh sebab itu, sebagai kaum muda, kita harus meminta keseriusan para calon pemimpin nasional untuk membangun sektor perpajakan," tutur Lukman.
Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan Aliansi Mahasiswa Sehati Nusantara Universitas Islam Negeri (UIN) menyelanggarakan diskusi publik "Pemimpin Bangsa Bicara tentang Pajak dan Indonesia Mandiri". Tema yang diusung pada diskusi ini yaitu Komitmen Membangun pajak Menuju Indonesia yang Lebih Baik.
Diskusi ini dihadiri oleh Direktur Pelayanan Penyuluhan Humas Pajak Dirjen Pajak Kismantoro Petrus dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan dilaksanakan di Auditorium Syahida Inn UIN, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. (Dny/Ahm)
