Pemerintah memastikan bakal meluncurkan puluhan proyek besar pada tahun depan dengan perkiraan nilai investasi ratusan triliun rupiah. Proyek infrastruktur ini masuk dalam Program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dalam jangka panjang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah mempersiapkan proyek-proyek prioritas tahun depan dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta (Public Privat Partnership-PPP) supaya lebih transparan dan akuntabel.
"Kami persiapkan sekitar 20-25 proyek prioritas dan skala besar yang akan diluncurkan dengan total investasi sekitar Rp 380 triliun atau setara dengan US$ 35 miliar pada 2014," ucap dia dalam Pembukaan Pameran Infrastuktur di Jakarta, Selasa (13/11/2013).
Meski tak menyebut spesifik proyek prioritas yang bakal digarap di tahun depan, Hatta menyebut investasi proyek yang sudah groundbreaking sejak program MP3EI berlangsung pada 2011 sampai saat ini mencapai Rp 737,9 triliun. Proyek tersebut terdiri dari sektor riil dan pembangunan infrastruktur.
"Pembangunan infrastruktur sendiri mencapai Rp 355 triliun, dan dana investasi tersebut berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 30%, pemerintah 36%, campuran 28% dan swasta baru sekitar 5%," ujar dia.
Ke depan, kata Hatta, pemerintah, akan mendorong keterlibatan swasta dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur melalui skema insentif. Pasalnya pemerintah perlu kerja sama dengan pihak BUMN dan swasta dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur di Indonesia.
"Anggaran infrastruktur pada tahun ini tak kurang dari Rp 200 triliun telah dibelanjakan. Sebesar Rp 100 triliun dari APBD, dan Rp 140 triliun berasal dari BUMN serta swasta. Jadi total pembangunan infrastruktur tidak kurang dari Rp 340 triliun," jelas dia.
Keseriusan ini, tambah Hatta, ditunjukkan dengan langkah pemangkasan perizinan di mulai dari sektor migas yang mencakup lebih dari 86 izin. "Jadi kalau investor mau daftar, izin baru akan keluar 2-3 tahun mendatang. Ini sangat melelahkan dan bertele-tele, makanya kami mau pangkas," terangnya.
Hatta juga mengaku, pemerintah bakal menurunkan biaya logistik yang selama ini menyedot 26% dari PDB Indonesia dan 14% dari biaya produksi. "Nanti biaya produksi akan diturunkan ke level 22% dari PDB dan 10% dari biaya produksi. Hal ini dilakukan supaya produk-produk Indonesia memiliki daya saing tinggi dibanding produk asing," pungkas dia.(Fik/Shd)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah mempersiapkan proyek-proyek prioritas tahun depan dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta (Public Privat Partnership-PPP) supaya lebih transparan dan akuntabel.
"Kami persiapkan sekitar 20-25 proyek prioritas dan skala besar yang akan diluncurkan dengan total investasi sekitar Rp 380 triliun atau setara dengan US$ 35 miliar pada 2014," ucap dia dalam Pembukaan Pameran Infrastuktur di Jakarta, Selasa (13/11/2013).
Meski tak menyebut spesifik proyek prioritas yang bakal digarap di tahun depan, Hatta menyebut investasi proyek yang sudah groundbreaking sejak program MP3EI berlangsung pada 2011 sampai saat ini mencapai Rp 737,9 triliun. Proyek tersebut terdiri dari sektor riil dan pembangunan infrastruktur.
"Pembangunan infrastruktur sendiri mencapai Rp 355 triliun, dan dana investasi tersebut berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 30%, pemerintah 36%, campuran 28% dan swasta baru sekitar 5%," ujar dia.
Ke depan, kata Hatta, pemerintah, akan mendorong keterlibatan swasta dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur melalui skema insentif. Pasalnya pemerintah perlu kerja sama dengan pihak BUMN dan swasta dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur di Indonesia.
"Anggaran infrastruktur pada tahun ini tak kurang dari Rp 200 triliun telah dibelanjakan. Sebesar Rp 100 triliun dari APBD, dan Rp 140 triliun berasal dari BUMN serta swasta. Jadi total pembangunan infrastruktur tidak kurang dari Rp 340 triliun," jelas dia.
Keseriusan ini, tambah Hatta, ditunjukkan dengan langkah pemangkasan perizinan di mulai dari sektor migas yang mencakup lebih dari 86 izin. "Jadi kalau investor mau daftar, izin baru akan keluar 2-3 tahun mendatang. Ini sangat melelahkan dan bertele-tele, makanya kami mau pangkas," terangnya.
Hatta juga mengaku, pemerintah bakal menurunkan biaya logistik yang selama ini menyedot 26% dari PDB Indonesia dan 14% dari biaya produksi. "Nanti biaya produksi akan diturunkan ke level 22% dari PDB dan 10% dari biaya produksi. Hal ini dilakukan supaya produk-produk Indonesia memiliki daya saing tinggi dibanding produk asing," pungkas dia.(Fik/Shd)
