Poligami pintu masuk korupsi. Pernyataan politisi Demokrat Sutan Bhatoegana itu menuai kritik. Politisi PDIP Dewi Aryani menilai tidak ada kaitaan antara poligami dengan korupsi.
"Karena korupsi itu mental. Soal kaitan dengan hal-hal lain, saya rasa harus dibuktikan dengan riset. Apa benar begitu?" kata Dewi dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (13/11/2013).
Menurut Dewi, pejabat yang tidak berpoligami pun bisa melakukan korupsi. Faktanya, tambah dia, banyak tokoh-tokoh publik dan pejabat negara yang tidak berpoligami tetapi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena korupsi.
"Sebaiknya dicek juga apa yang tidak poligami tidak korupsi?" tutur rekan Sutan Bhatoegana di Komisi VII DPR yang membidangi energi ini.
Oleh karena itu, Dewi meminta agar Sutan mengkaji analisis dan ucapannya tersebut, sehingga masyarakat tidak salah persepsi dan menjadi sebuah kontroversi.
"Sebab akibat tidak bisa dikira-kira, tapi harus dikaji betul. Supaya tidak blunder di masyarakat. Harus dikaji, jangan jadi polemik yang tidak pas. Semua pernyataan sebaiknya ada data pendukung. Hasil riset yang betul soal itu," tukas Dewi.
Sejumlah politisi bahkan menanggapi pernyataan Sutan dengan geram. Wakil Ketua Umum PPP Dimyati Natakusumah misalnya. Dia menyebut pernyataan Sutan itu berbau SARA.
Sementara, Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid memberi contoh Presiden Soekarno. Hidayat mengatakan, presiden pertama Indonesia itu melakukan poligami, tapi tidak korupsi. (Eks/Ism)
"Karena korupsi itu mental. Soal kaitan dengan hal-hal lain, saya rasa harus dibuktikan dengan riset. Apa benar begitu?" kata Dewi dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (13/11/2013).
Menurut Dewi, pejabat yang tidak berpoligami pun bisa melakukan korupsi. Faktanya, tambah dia, banyak tokoh-tokoh publik dan pejabat negara yang tidak berpoligami tetapi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena korupsi.
"Sebaiknya dicek juga apa yang tidak poligami tidak korupsi?" tutur rekan Sutan Bhatoegana di Komisi VII DPR yang membidangi energi ini.
Oleh karena itu, Dewi meminta agar Sutan mengkaji analisis dan ucapannya tersebut, sehingga masyarakat tidak salah persepsi dan menjadi sebuah kontroversi.
"Sebab akibat tidak bisa dikira-kira, tapi harus dikaji betul. Supaya tidak blunder di masyarakat. Harus dikaji, jangan jadi polemik yang tidak pas. Semua pernyataan sebaiknya ada data pendukung. Hasil riset yang betul soal itu," tukas Dewi.
Sejumlah politisi bahkan menanggapi pernyataan Sutan dengan geram. Wakil Ketua Umum PPP Dimyati Natakusumah misalnya. Dia menyebut pernyataan Sutan itu berbau SARA.
Sementara, Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid memberi contoh Presiden Soekarno. Hidayat mengatakan, presiden pertama Indonesia itu melakukan poligami, tapi tidak korupsi. (Eks/Ism)
