Menyongsong peralihan tugas pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun depan, Bank Indonesia (BI) justru tak merilis kebijakan baru di bidang moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran untuk periode ke depan.
Kebijakan moneter tersebut disampaikan Gubernur BI, Agus Martowardojo di hadapan ratusan bankir dalam acara Bankers Dinner 2013 di Gedung BI, Jakarta. Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi dan sebagainya.
Advertisement
Dia menyebut, dari sisi kebijakan moneter, suku bunga acuan BI (BI Rate) diarahkan secara konsisten demi mengendalikan laju inflasi supaya sesuai target. Stance kebijakan moneter akan menopang kebijakan defisit neraca transaksi berjalan ke arah berkesinambungan.
"Kebijakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dapat berperan menjadi instrumen peredam gejolak perekonomian bukan sebagai pemicu gejolak. Jadi perlu didukung penguatan struktur pasar valas supaya mendukung proses pembentukan kurs lebih efisien," papar dia di Jakarta, Kamis (14/11/2013) malam.
Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Agus menuturkan, pihaknya mengimplementasikan GWM syariah serta penerapan bertahap instrumen Liquid Coverage Ratio (LCR) mulai 1 Januari 2015.
"Karena jangka waktu sudah dekat, kami minta agar perbankan dapat memasukkan target LCR dalam Rencana Bisnis Bank 2014. Juga upaya penguatan koordinasi makro mikro antara BI dan OJK karena kami telah meneken Surat Keputusan Bersama pada 18 Oktober 2013," tukas dia.
Agus menyebut, penguatan koordinasi makro dan mikroprudensial penting untuk mencegah peningkatan regulatory cost, menghindari regulatory arbitrage serta meningkatkan kualitas Crisis Management Protocol (CMP).
Di sisi lain, dia mengatakan, investor asing dapat berperan dalam industri perbankan nasional namun harus dilaksanakan secara proporsional, resiprokal dan memberikan manfaat bagi perekonomian.
"Dalam hal pasar keuangan syariah, ini bisa menjadi prioritas dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan. Pasar keuangan syariah berkembang cukup besar sejak 2008, dan ini akan terus diperluas untuk meningkatkan kontribusi ekonomi yang berbasis prinsip syariah pada pertumbuhan ekonomi nasional," paparnya.
Untuk memperkuat basis pasar keuangan syariah, BI bakal menerapkan program edukasi syariah atau disebut Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) dalam waktu dekat.
Menjawab tantangan perekonomian, BI terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur, memperkuat manajemen domestik, termasuk percepatan pembangunan energi alternatif yang bersih dan terbarukan.
"Kami mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengendalikan defisit APBN 2014 pada tingkat 1,7% dari PDB. Target ini mencerminkan kesamaan pandang dalam mengedepankan upaya stabilitas ekonomi walaupun permintaan BBM subsidi masih tetap kuat," ujarnya. (Fik/Ndw)
